SIMALUNGUN, BENTENGTIMES.com– Sikap politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara dan GMKI Sumut yang menolak rencana Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi merencanakan perbaikan jalan dan jembatan senilai Rp2,7 T dalam tahun anggaran jamak mendapat kritikan keras.
Nezar Djoeli selaku Ketua PSI Sumut dan Hendra L Manurung, Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut-Aceh dinilai tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat Sumatera Utara saat ini. Oleh sebab itu, dia meminta Nezar Djoeli dan Hendra L Manurung turun ke lapangan melihat langsung kondisi jalan rusak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
“Itu mereka yang menolak perbaikan jalan (Nezar Djoeli dan Hendra Manurung, red), silahkan turun! Saya akan sambut dan membawanya berkeliling melihat jalan provinsi yang rusak parah di Kabupaten Simalungun,” kata Ruslan Purba, salahseorang Tokoh Masyarakat Kabupaten Simalungun, kepada BENTENG TIMES, Sabtu (18/6/2022).
Menurut Ruslan, kondisi jalan provinsi di Kabupaten Simalungun, itu sudah parah. Bahkan, darurat. Maka dari itu perlu penanganan cepat.
Dia mengungkapkan, hampir seluruh jalan provinsi di Kabupaten Simalungun itu kondisinya parah. Antara lain ruas jalan rusak di Kabupaten Simalungun: jalan lintas Siantar-Kerasaan-Perdagangan, Siantar-Raya-Tiga Runggu, Hutabayu-Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, dan Simpang Raya-Sipintu Angin.
“Itu jalan-jalan provinsi parah semua,” ungkap Ruslan.
Baca: Gubsu Edy Temui RHS di Raya: Saya Saja Lewat Setengah Mati
Baca: Jalan Ambruk Lintas Siantar – Raya ‘Makan Korban’, Toyota Avanza Terjun Bebas
Melihat kondisi riil di lapangan, maka Ruslan berpendapat bahwa perbaikan jalan merupakan salahsatu kebutuhan prioritas dari mayoritas masyarakat Kabupaten Simalungun saat ini.
“Jadi, kalau ada yang menolak rencana perbaikan jalan itu artinya mereka tidak peka kebutuhan rakyat saat ini. Sebagai partai politik dan organisasi intelektual, seharusnya mendorong pemerintah agar pemerintah merealisasikan kebutuhan rakyatnya,” kata Ruslan, mantan Ketua Relawan Eramas Kabupaten Simalungun itu.
Kritikan Hendra Menyerang Individu, Itu Tidak Tepat
Kritikan Hendra Menyerang Individu, Itu Tidak Tepat
Meski demikian, Ruslan Purba sependapat agar dalam pelaksanaannya tetap dilakukan pengawasan agar program perbaikan jalan itu bisa tepat sasaran.
Pada kesempatan itu, Ruslan Purba juga menyayangkan kritikan Hendra L Manurung, Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut-Aceh yang menyerang individu terhadap Mangapul Purba dan Aswan Jaya, selaku politisi PDIP Sumut yang menyatakan mendukung program perbaikan jalan dan jembatan yang dicanangkan Gubsu Edy Rahmayadi.
Menurut Ruslan Purba, sikap Mangapul Purba selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara terhadap perbaikan jalan dan jembatan itu merupakan arahan dari partai politik tempatnya bernaung. Demikian halnya Aswan Jaya, selaku staf ahli Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara.
“Jadi, tidak tepat dia menyerang secara individu,” ujar Ruslan.
Untuk diketahui bahwa jalan-jalan provinsi di Sumatera Utara (Sumut) sepanjang kurang lebih 1300 km, saat ini di antaranya mengalami rusak parah, rusak sedang, dan rusak ringan. Hal itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab Gubernur Edy Rahmayadi.
Baca: Prioritas Pemprov Sumut di Simalungun: Perbaikan Jalan 24 Km, di Mana Saja?
Baca: Dua Tahun Jalan Rusak Siantar-Perdagangan, Percuma Ada Anggota Dewan dari Bandar
Saat Gubsu meluncurkan program pembangunan jalan yang rusak tersebut, maka seluruh pihak wajib mendukung sebab memang kebutuhan rakyat Sumut.
“Dengan demikian, pihak-pihak yang menolaknya dapat dikatakan merekalah yang justru menjurumuskan Gubsu menjadi seorang Gubernur yang gagal,” kata Ruslan Purba.
Aneh Bila Ada yang Menolak Perbaikan Jalan di Sumut
Aneh Bila Ada yang Menolak Perbaikan Jalan di Sumut
Menurut Ruslan Purba, dukungan PDI Perjuangan terhadap program perbaikan jalan dan jembatan di Sumatera Utara, dapat dikategorikan memahami persoalan kebutuhan rakyat tersebut. Dan, sebagai bagian dari partai pemerintah tentu berkepentingan terhadap keberhasilan Edy Rahmayadi dalam membangun Sumut, karena bagian dari keberhasilan program nasional.
Maka dari itu, Ruslan berpendapat menjadi aneh bila ada pihak-pihak yang menuduh PDI Perjuangan sedang menjerumuskan Gubsu Edy Rahmayadi. Apalagi sampai meminta Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba dan Aswan Jaya sebagai Pimpinan PDI Perjuangan di Sumut yang getol mendukung program pembangunan jalan malah minta dipecat.
“Sungguh logikanya, tidak pada tempatnya,” pungkas Ruslan.
Sebagaimana diketahui, program pembangunan jalan dan jembatan yang direncanakan oleh Gubsu senilai Rp2,7 Triliun melalui tahun jamak merupakan program primer kebutuhan rakyat dan visi Sumut Bermartabat untuk jalan bermartabat.
Untuk pembangunan jalan ini, Gubsu merencanakan penganggarannya di P-APBD Tahun 2022 senilai Rp500 Miliar, APBD 2023 senilai Rp1,5 Triliun, dan 2024 senilai Rp700 Miliar.
Baca: Jangan Tunggu Korban Jiwa, Lalu Sibuk Perbaikan Jalan Rusak
Terkait landasan hukumnya bahwa pembangunan dengan menggunakan tahun jamak diperbolehkan sepanjang periode pemerintahan yang bersangkutan belum habis, kecuali ada proyek-proyek prioritas nasional di dalamnya.