Bersamaan dengan Ramadan, PDI Perjuangan Minta Pertimbangkan Ulang Jadwal Pemilu
- BENTENGTIMES.com - Rabu, 29 Sep 2021 - 18:34 WIB
- dibaca 264 kali
JAKARTA, BENTENGTIMES.com– Arif Wibowo meminta pemerintah mempertimbangkan ulang jadwal pemungutan suara Pemilu 2024, yang diusulkan oleh Pemerintah dilaksanakan pada 15 Mei 2024.
“Tentu pandangan Fraksi PDI Perjuangan, keberatan apabila pemungutan suara dilakukan tanggal 15 Mei 2024. Pemerintah harus menimbang ulang dan mengkaji secara mendalam usulan itu,” kata Arif Wibowo, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Arif meminta pemerintah dan para penyelenggara pemilu mengkaji secara saksama, mendalami, dan melakukan ‘exercise‘ secara cermat serta rigid menyangkut membangun sistem kepemiluan-pilkada yang ajek serta stabil di masa mendatang.
Menurut Arif, sistem kepemiluan dan pilkada di Indonesia harus terintegrasi serta harmonis yang diatur secara lex spesialis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dia juga mengingatkan, kalau pemungutan suara pada 15 Mei 2024, maka proses pemilu melewati bulan suci Ramadan, padahal seharusnya di bulan itu tidak perlu ada kegiatan politik.
“Kalau tanggal 15 Mei 2024 itu masih masuk pada masa kampanye dan tidak etis dilaksanakan kegiatan politik, karena dikhawatirkan menimbulkan masalah-masalah yang tidak perlu terkait kebangsaan, kebinekaan, dan keindonesiaan,” kata Arif.
Dijelaskan, apabila pemungutan suara dilaksanakan pada 15 Mei 2024, maka waktu untuk menyelesaikan sengketa pemilu akan sangat pendek karena berimpitan dengan pencalonan kepala daerah.
Baca: Maju Calon Bupati Karo, Jalur Perseorangan Butuh Dukungan 23.900 KTP
Baca: Terungkap Misteri Kematian Ratusan Petugas Pemilu 2019, dr Ani Hasibuan Benar?
Dia mengingatkan bahwa syarat pencalonan kepala daerah harus diketahui berapa jumlah kursi DPRD yang diperoleh suatu parpol.
“Lalu, kalau capres-cawapres yang berkompetisi memasuki putaran kedua, kerumitan dan masalah yang ditimbulkan akan sangat banyak. Itu seharusnya beban politik yang tidak perlu dalam tata tahapan, jadwal, dan program,” katanya.
Halaman Selanjutnya..