MEDAN, BENTENGTIMES.com– Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, pihaknya menurunkan tim investigasi, bukan karena hasil tidak berpihak kepada partainya.
Menurut Djarot, tim yang diturunkan itu akan mengumpulkan bukti beserta fakta lapangan terkait dugaan praktik money politics.
“Makanya, kita turunkan tim investigasi ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang money politics itu,” ujar Djarot Saiful Hidayat, pada sela-sela Acara Serap Aspirasi Masyarakat di Kota Binjai, Jumat (11/12/2020).
Djarot mengungkapkan, PDIP memiliki komitmen agar kandidat kepala daerah yang terpilih berkualitas.
“Sehingga hadir pemimpin yang berkualitas, memiliki kapasitas, dan integritas untuk membangun serta mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Pada Kabupaten Samosir misalnya, menurut Djarot, dugaan uang yang beredar cukup fantastis.
“Kabupaten Samosir memiliki enam kecamatan dan jumlah pemilih yang kurang dari 100 ribu. Ketika berada di sana, saya mendapat laporan indikasi kuatnya politik uang,” imbuh Djarot Saiful Hidayat.
Sebelumnya diberitakan, Djarot Saiful Hidayat menyatakan pihaknya menemukan indikasi adanya kecurangan di dua daerah yang menjalankan pilkada.
Hal tersebut disampaikan Djarot pada acara coffee morning bersama awak media di Kantor DPD PDIP Sumut, Kamis (10/12/2020).
Baca: PDIP Investigasi Dugaan Politik Uang Pilkada Karo dan Samosir
Baca: Quick Count Tak Ada di Karo, Tunggu Hasil Resmi 14-15 Desember 2020
Suami Happy Farida tersebut menuturkan, kedua daerah yang terindikasi adanya kecurangan yaitu Kabupaten Karo dan Samosir.
“Kami mengendus adanya kecurangan money politics pada Karo dan Samosir secara massif. Sehingga, kami turunkan tim investasi ke sana,” katanya.
Pantauan lapangan, hadir pada acara tersebut Sekretaris PDIP Sumut Soetarto, Wakil Sekretaris Bima Nusa.
Juga Wakil Ketua Jumiran Abdi, Wakil Ketua Syarifah Alatas, Wakil Ketua Aswan Jaya, Wakil Ketua Yamitema Laoly, Wakil Ketua Alamsyah Hamdani dan lainnya.
Tim investigasi tersebut, lanjut Djarot, akan mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang ada untuk nantinya disampaikan, kepada pengawas secara struktural.
“Informasi yang kami terima dari masyarakat beredar money politics (politik uang) hingga Rp100 miliar. Ini jumlah yang fantastis,” imbuhnya.
Djarot menjelaskan, pihaknya akan meneruskan temuan tersebut ke pihak pengawas, Bawaslu, DKPP hingga nantinya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Info ini saya dapat ketika saya langsung berasa di lapangan. Juga ada indikasi maupun dugaan penyelenggara terlibat,” ucapnya.
Baca: Samosir Bakal Punya Bupati Termuda se-Indonesia, Petahana Kalah di Hampir Semua Kecamatan
Baca: Pilkada Siantar, Asner-Susanti Unggul 77,41 Persen
Menurut Djarot, money politics merupakan tindakan pembodohan kepada masyarakat.
“Ini adalah upaya kita untuk menghilangkan praktik tersebut. Sehingga, pemimpin yang dihasilkan berkualitas dan tidak ada yang kejar setoran,” pungkasnya.