MEDAN, BENTENGTIMES.com– Setelah upaya pemerataan pembangunan secara partisipatif melalui penyaluran Dana Desa (DD), dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2019, pemerintah juga telah mengusulkan anggaran untuk kelurahan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Upaya ini dilakukan untuk menyentuh kelurahan yang secara umum berada di wilayah perkotaan.
Demikian disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) Indonesia Kerja, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Sutrisno Pangaribuan, Rabu (24/10/2018). Sejak dana desa disalurkan, kelurahan seperti mengalami diskriminasi karena tidak diakomodasi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sutrisno menuturkan, padahal secara prinsip, fraksi-fraksi di DPR RI telah menyatakan persetujuan untuk dana kelurahan ditampung di APBN TA 2019. Ia berharap peluncuran dana kelurahan di tahun depan dapat terealisasi dan tepat sasaran.
Terkait program Nawacita, Sutrisno menerangkan, pada tahun kelima, masa pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo masih akan melanjutkan program penyaluran dana desa, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Harapan (KKH).
Tak hanya itu, sertifikasi tanah, pembangunan infrastruktur, hingga hingga pembangunan di bidang pariwisata juga akan terus digalakkan.
Untuk sektor pariwisata, imbuh Sutrisno, menduduki posisi kedua setelah ekspor kelapa sawit sebagai penyumbang devisa negara.
“Maka peningkatan anggaran untuk sektor ini, diyakini dapat menjadikannya sebagai penyumbang devisa terbesar pada 2019,” ungkapnya.
(Baca: Ada Gubernur Arogan Tetap Saja yang Dibilang Otoriter Itu Jokowi)
(Baca: Fokus Dana Desa Bukan Lagi Infrastruktur tapi Pemberdayaan Ekonomi dan SDM)
Sutrisno memaparkan, perhatian yang besar kepada Danau Toba dan peningkatan kegiatan pariwisata di Nias, merupakan bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata.
“Pembangunan sektor pariwisata akan dikembangkan di Pantai Barat, seperti Sibolga, Tapanuli Tengah (Tapteng), Mandailing Natal (Madina), dan seluruh Kepulauan Nias,” ucapnya.
Demikian juga Pantai Timur yang meliputi wilayah pantai yang ada di Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai (Sergei), Batubara, Asahan, Tanjungbalai, hingga Labuhanbatu akan dikembangkan secara bertahap.
“Kita akan mendorong ada penerbangan langsung Jakarta, Bali, Manado ke Nias, sehingga kunjungan wisatawan mancanegara juga akan meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, khusus mendukung sektor pariwisata, pemerintah juga secara khusus akan membangun SMK Pariwisata dan Perguruan Tinggi Pariwisata, dan BLK Pariwisata.
“Sehingga sektor pariwisata akan semakin profesional dan dapat dijadikan sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sehingga devisa negara meningkat, lapangan kerja terbuka lebar, masyarakat semakin sejahtera,” lanjutnya.
Menurut Sutrisno, Jokowi juga akan membangunan infrastruktur yang terintegrasi, bandara, dermaga, kereta api, dan jalan tol akan diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata.
“Kita akan mendorong pembangunan bandara baru di Mandaling Natal, Labuhanbatu, sehingga akses transportasi semakin terbuka lebar,” tandasnya.
(Baca: Solidaritas Ulama Muda: Harus Jujur Menilai Jokowi, Bukan Dengan Kebencian)
(Baca: Pembangunan Jalan Tol akan Dilanjutkan Hingga ke Siantar)
Di akhir periode pertama ini, menurut politisi PDIP itu Pemerintahan Joko Widodo akan mengurangi porsi pembangunan infrastruktur dan membangun sumber daya manusia (SDM) seperti pembangunan sekolah- sekolah kejuruan, peningkatan kualitas balai latihan kerja.
Baginya, pergeseran konsentrasi ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk mengurangi pengangguran.