Jusuf Kalla Menolak Jadi Jurkam Jokowi-Ma’ruf Amin

Share this:
BMG
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin sebelum memimpin rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018) lalu.

JAKARTA, BENTENGTIMES.com– Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan dirinya tidak akan turun menjadi juru kampanye (jurkam) capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Jusuf Kalla beralasan tak ingin kinerja sebagai wapres terganggu. Namun, sesepuh Golkar itu menyatakan bersedia masuk di jajaran anggota dewan pengarah tim kampanye nasional duet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Jadi dewan pengarah boleh-boleh saja. Kalau jurkam atau pengurus ke mana-mana, itu tidak boleh,” ujar politisi kawakan yang akrab disapa JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Kalla sebelumnya sudah menyatakan penolakannya saat diminta menjadi ketua tim kampanye nasional. Namun, ia tak menolak saat diminta menjadi dewan pengarah. Nama Kalla sudah masuk ke dalam susunan timses Jokowi-Ma’ruf yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Kalla mengatakan, sebagai anggota dewan pengarah, ia hanya bertugas memberikan arahan kepada tim.

Ia memperkirakan, rapat dewan pengarah hanya akan berlangsung sekali dalam satu bulan.

“Pengarah tentu memberikan arahan sehari sebulan. Kerja itu hanya rapat saja. Tidak operasional,” ujarnya.

Kalla meminta agar para menteri dan pejabat yang masuk dalam susunan kepengurusan Jokowi-Ma’ruf bisa melakukan metode serupa. Menurutnya, para menteri boleh saja masuk ke dalam kepengurusan, namun tidak ikut menjadi juru kampanye yang akan menyita waktu.

(Baca: Koalisi Indonesia Kerja: Insya Allah, Karat Jokowi Lebih Tinggi)

(Baca: Terkait Jokowi-Ma’ruf, Ahok Kirim Surat pada Luhut Panjaitan, Begini Isinya…)

Para menteri yang masuk ke dalam timses Jokowi yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Juru Bicara Presiden Johan Budi.

“Ya kalau jadi jurkam pasti tidak boleh,” pungkasnya.

Share this: