NIAS, BENTENGTIMES.com – Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM menargetkan pengelolaan keuangan daerah kinerja Tahun Anggaran (TA) 2018 dapat memperoleh prestasi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai salah satu ukuran prestasi dalam pembangunan daerah.
Hal itu dikatakannya saat menyambut kedatangan kepala perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Sumatera Utara VM Ambar Wahyuni beserta rombongan di Pendopo Bupati Nias, Senin (4/3/2019).
BACA: Proyek Tugu Peringatan Gempa Diduga Dimark-Up, BPK RI Diminta Teliti
“Kami mengucapkan selamat datang kepada ibu kepala perwakilan BPK-RI Sumatera Utara beserta rombongan atas kunjungan kerja di Kabupaten Nias. Hal ini merupakan bentuk perhatian khusus dan serius untuk peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias,” ujar Sokhiatulo dalam sambutannya.
Disampaikan, kedatangan tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berkunjung ke Kabupaten Nias bertujuan melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2018.
“Untuk itu saya menyampaikan kepada seluruh kepala OPD di jajaran Pemkab Nias untuk bersifat kooperatif dalam memberikan data dan dokumen yang diminta oleh BPK RI agar tidak ada temuan yang akan berpotensi pada catatan buruk Kabupaten Nias terhadap pengelolaan keuangan daerah. Saya berharap data tersebut menghasilkan target berupa prestasi opini WTP,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Bupati Nias bersama Ketua DPRD Nias, Wakil Bupati Nias dan Sekda Kabupaten Nias, membeberkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Nias masa jabatan 2016-2021 adalah mewujudkan Kabupaten Nias yang maju, mandiri dan sejahtera.
BACA: Program LAPOR dan SIPP Mulai Dikenalkan di Kota Gunungsitoli
“Salah satu misinya adalah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang bersih dan responsif, melalui pengawasan yang berkualitas, dengan didukung oleh manajemen pengawasan yang berkualitas,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nias sudah 4 kali berturut-turut dalam penataan penyusunan laporan keuangan kepada BPK Perwakilan Sumut dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Beberapa catatan yang disampaikan Bupati Nias, di antaranya pengendalian aplikasi pengelolaan keuangan dan aset belum terintegrasi, dimana penggunaan Aplikasi SIPKD, AKRUAL, SIPKD MODUL ASET, SISMIOP dan Sistem informasi gaji PNS tidak didukung oleh standar operasional Prosedur (SOP) yang lengkap dan rinci.
Kemudian, pasca pemekaran Kota Gunungsitoli sesuai dengan UU No 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias telah melaksanakan penyerahan aset secara bertahap dan dalam bentuk hibah murni ke Kota Gunungsitoli sebanyak 4 kali.
“Memang sampai saat ini masih ada aset Pemerintah Kabupaten Nias berada di wilayah Kota Gunungsitoli dan masih dipergunakan oleh Pemkab Nias guna mendukung tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Nias,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait dengan permintaan Pemerintah Kota Gunungsitoli tentang pemanfaatan ataupun pemindah tanganan aset-aset Pemerintah Kabupaten Nias yang berasal diwilayah Kota Gunungsitoli, tentunya harus berpedoman kepada ketentuan yang mengatur akan hal tersebut yaitu Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
Di akhir sambutannya, Sokhiatulo Laoli berharap kepada kepala BPK-RI perwakilan Sumut untuk memberikan petunjuk serta masukan agar tata laksana pemerintah segala administrasi maupun pengaplikasiannya utamanya pengelolaan keuangan daerah dan aset menjadi lebih baik dan menghasilkan prestasi Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP).