Kasus Dugaan Ijazah Palsu Ketua DPRD Gunungsitoli Di-SP3, Warga Demo di Polres Nias

GUNUNGSITOLI, BENTENGTIMES.com – Gabungan beberapa ormas dan LSM serta aktivis Kepulauan Nias yang tergabung dalam Forum Bersama Penuntut Keadilan (BPK) menggelar aksi unjuk rasa di Polres Nias, Rabu (13/2/2019).

Aksi ini terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polres Nias atas kasus dugaan ijazah palsu atas nama Herman Jaya Harefa, yang kini menjabat Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.

“Kami minta Bapak Kapolres Nias meninjau kembali SP3 atas laporan saudara Lo’ozaro Zebua,” kata Krisman Zebua, pimpinan aksi.

BACA: Polisi Sudah Sita Fotocopi Legalisir Ijazah dan Periksa Kadis Pendidikan DKI

Menurut mereka, SP3 kasus dugaan ijazah palsu (SPdk) milik Herman Jaya Harefa itu dinilai janggal, karena saksi pelapor pada kasus itu belum pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Nias.

“Bagaimana bisa dikeluarkan SP3, padahal saksi belum pernah dipanggil. Kami minta siapapun oknum yang terlibat dalam pemalsuan ijazah saudara Herman Jaya Harefa yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, dan sebagai caleg di Dapil I Kota Gunungsitoli, diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata orator demo.

Sementara, Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan yang datang menemui pendemo di pintu gerbang mengatakan bahwa kasus tersebut bukan kasus baru. Jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Kapolres Nias, kasus itu sudah bergulir.

Kapolres mengatakan, berdasarkan upaya hukum yang dilakukan penyidik Polres Nias, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, sudah dilaksanakan secara maksimal.

“Kasus ini dihentikan karena penyidik melihat tidak cukup bukti untuk dinaikan ke tahap penyidikan,” katanya.

BACA: Bupati Nias Fasilitasi Pengurusan Sehat Rohani Bacaleg di RSUD Gunungsitoli

Kapolres juga membeberkan bahwa tidak sedikit anggaran untuk lidik dan sidik Polres Nias yang dihabiskan untuk perkara tersebut, karena sebagian besar Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di Jakarta.