Desakan Pemkab Karo dan DPRD Sumut kepada Menteri PUPR Untuk Pelebaran Jalan

Share this:
BMG-PELITA MONALD GINTING
Bupati Karo saat menghadiri rapat kordinasi di Kementerian PUPR yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Karo dan Komisi D DPRD Sumut.

Baskami Ginting mengatakan, jalan Berastagi-Medan saat ini kondisinya memprihatinkan, dimana seringnya terjadi macet akibat jalan tidak mampu menampung volume kendaraan, sehingga membutuhkan pelebaran jalan dan pembukaan jalan alternatif.

Menurutnya, yang tidak kalah menarik, adalah jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi, yang harus dituntaskan tahun 2019 ini.

“Minimal 2020 semuanya clear and clean,” ujarnya di hadapan Kepala Biro Perencanaan Kementerian PUPR.

Layari Sinukaban juga mendesak Kementrian PUPR agar pembangunan Tanah Karo diprioritaskan, khususnya pelebaran jalan dan peningkatan jalan.

“Tadi Bupati Karo sudah sampaikan dalam forum rapat ini. Saya sependapat dan mendukung penuh agar pelebaran jalan tahap II ini sangat diimpikan masyarakat Karo. Oleh sebab itu, tidak ada alasan tahun 2019 ini harus tuntas. Kami minta dalam tempo sesingkat-singkatnya agar segera berikan jawaban kepada kami,” kata Sinukaban.

Menanggapi derasnya desakan penuntasan pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi, Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Kementerian PUPR Widji Widiarto menjelaskan, sesuai program kerja, sudah ada mekanisme serapan anggaran tahun 2019 untuk Provinsi Sumut dengan total anggaran Rp3,48 triliun. Dan, salah satunya adalah peningkatan pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi yang tinggal 6 km.

“Namun, untuk tahap II sudah dianggarkan. Tahun 2019 ini akan kita kerjakan sepanjang 2 km dengan total dana sebesar Rp20 miliyar,” ujar Widji.

“Sedangkan sisanya 4 km lagi belum dapat saya pastikan kapan akan kita kerjakan. Saya maklum dan paham desakan Pemda Karo dan rombongan Komisi D DPRD Provsu ke pihak kami. Namun demikian, usulan yang dari tadi disampaikan supaya dituntaskan tahun 2019 ini melalui APBN-P belum dapat saya pastikan. Namun kami usahakan tahun 2020 kita masukkan di APBN,” jelasnya.

Masih kata Widji, kondisi ini disebabkan minimnya kuota anggaran di pusat, sehingga tahun 2019 ini belum ter-cover untuk penyelesaian secara tuntas pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi.

Share this: