GUNUNGSITOLI, BENTENGTIMES.com – Pemerintah Kota Gunungsitoli menyelenggarakan sosialisasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), bertempat di ruang rapat lantai II kantor Walikota Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Mudik-Gunungsitoli. (Rabu 6/1/2019).
Kegiatan ini bertujuan menangani pengaduan masyarakat Kota Gunungsitoli sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, baik secara langsung maupun tertulis.
Hadir sebagai narasumber, di antaranya Asisten Ombusman RI perwakilan Sumut Edward Silaban, Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara Rurita Ningrum dan Dahlanroso Lase mewakili instansi Kominfo di daerah.
BACA: Bursa Inovasi Desa di Nias Utara: Datang, Komit, Tiru, Maju
Walikota Gunungsitoli diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yardius Gea membuka secara resmi sosialisasi ini dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ombudsman RI perwakilan Sumut dan FITRA Sumut karena telah memilih Kota Gunungsitoli sebagai salah satu pilot project implementasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik baik melalui aplikasi LAPOR! maupun SIPP.
“Kita harapkan aplikasi ini mampu menjadi jawaban dan solusi bagi Pemko Gunungsitoli dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah secara cepat, tepat dan akurat,” tandasnya.
Dikatakan, melalui sosialisasi i, diharapkan dapat memberikan gambaran baru bagi pemerintah dan masyarakat terkait layanan publik yang dapat dilakukan secara terintegrasi, transparan, akurat dan terukur.
BACA: Syarat Berikut Harus Dipenuhi ASN Untuk Jabatan Fungsional di Nias Utara
“Pemerintah Kota Gunungsitoli menginginkan kerja sama yang baik antara Ombudsman, FITRA Sumut dan USAID-CEGAH dalam membimbing perangkat daerah dalam pengimplementasian aplikasi ini serta bisa menjadi mitra dalam memberikan solusi atas penanganan pengaduan masyarakat yang kami terima,” harapnya.
Direktur Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum pada pemaparannya menyampaikan bagi masyarakat yang merasa dipersulit atau mendapat pelayanan buruk bisa melapor melalui aplikasi ini berbasis website dan pesan singkat (SMS) dikirim ke 1708 atau mengelik www.lapor.go.id. Dikatakan, aplikasi ini dipantau langsung oleh Kemenpan RB.
“Jadi masyarakat jangan lagi curhat di medsos, kalau di medsos yakin tidak ditanggapai, nanti malah terjerat undang-undang ITE,” ungkapnya.
Dikatakan, secara teknis aplikasi LAPOR! ini sangat transparan dan akuntabel, dimana laporan yang sudah disampaikan masyarakat tidak akan hilang , namun tetap berada di sistem karena setiap laporan masyarakat disertai dengan kode ID.
“Perangkat daerah wajib memberikan tanggapan paling lama 3 hari setelah pengaduan masuk, dan 60 hari kelender wajib sudah ada solusi,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ombudsman RI perwakilan Sumut Edward Silaban berharap, dengan kehadiran LAPOR!, pemerintah daerah tidak alergi dengan banyaknya laporan masyarakat, namun seharusnya pemerintah daerah bisa berbenah dalam mengambil sesuatu kebijakan.
“Jika dalam tempo 60 hari tidak ditanggapi, maka kami akan bertindak sesuai fungsi dan tugas Ombudsman,” tegasnya.
Sementara itu, Indra Hulu yang menjadi narasumber dari Sekretariat Bidang Kominfo Pemko Gunungsitoli menargetkan aplikasi LAPOR! ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat.
“Bulan Februari ini kita akan mensosialisasikan LAPOR! kepada masyarakat, baik melalui media cetak, online dan elektronik maupun melalui poster-poster sehingga pada triwulan kedua aplikasi LAPOR! sudah bisa diaktifkan,” katanya.
Kadis Kominfo Kabupaten Nias Dahlanroso Lase yang juga menjadi narasumber pada kegiatan ini memaparkan kondisi terkini pelayanan publik dan keadaan pengaduan masyarakat di Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli.
“Kita di kabupaten Nias sudah membentuk tim dan telah menetapkan Perbup Nomor 51/2017 Tentang Pengelolaan Pengaduan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias,” ungkapnya.