DELISERDANG, BENTENGTIMES.com– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, mendampingi Presiden Joko Widodo, dalam rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Balairung Deli Serdang, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Senin (8/10/2018).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar dana desa yang digelontorkan dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan dan kesehatan anak-anak serta pengembangan ekonomi masyarakat desa termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Lebih lanjut Presiden Jokowi menuturkan bahwa peranan pendamping desa dinilai penting agar penggunaan dana desa dapat tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat desa.
“Manfaat dana desa untuk pembangunan desa ini betul-betul telah dirasakan oleh masyarakat desa, bisa mengurangi kemiskinan di desa, bisa mengurangi kesenjangan di desa dan kota. Dan yang paling penting juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, usai acara rakor menyampaikan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengarahkan penggunaan dana desa lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa.
(Baca: Grand Sheikh Al-Azhar-Menko PMK Bahas Kerja Sama Pengembangan Kurikulum Islam Moderat)
(Baca: Di Depan 100 Ulama Dunia, Jokowi Singgung Medsos yang Dipakai Sebar Radikalisme)
“Pemanfaatan dana desa untuk kebutuhan infrastruktur di sejumlah desa telah terpenuhi. Oleh karena itu, kita meminta agar pemanfaatan dana desa lebih difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat desa agar kualitas SDM di desa bisa terus meningkat. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonominya agar masyarakat desa bisa semakin sejahtera dan bebas dari kemiskinan,” terang Eko Putro Sandjojo.
Mengenai pendampingan dan pengawasannya, Menteri Eko mengatakan bahwa pendampingan dan pengawasan telah ditingkatkan dengan sejumlah upaya, di antaranya dengan meningkatkan kualitas pendamping desa dan mengadakan kerja sama dengan penegak hukum yakni Kepolisian, BPK, Kejaksaan yang turut dibantu oleh sejumlah kementerian lainnya.
“Alhamdulillah, makin tingginya alokasi dana desa dari tahun ke tahun, tingkat penyalagunaan penggunaan dana desa terus mengalami penurunan,” ujarnya.
(Baca: Diduga Selewengkan Dana Desa, Lexal Laporkan Kades Pulau Sejuk ke Kejari)
(Baca: Sudah Tiga Tahun Desa ini tak Dapat Dana Desa)
Ini terjadi, lanjut Menteri Eko, karena adanya dukungan nyata dari Presiden yang tidak henti-hentinya menyerukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana desa.
“Selain itu juga didukung dengan koordinasi dan kerja sama pembinaan yang makin baik antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun dengan lembaga-lembaga non kementerian lainnya, serta yang paling penting adalah makin tingginya partisipasi masyarakat desa,” ujar Menteri Eko.
Dalam Rakor itu, selain Menteri Eko dan Menko Puan Maharani, turut mendampingi Presiden adalah Seskab Pramono Anung, Gubernur Sumut dan Bupati Deli Serdang.
(Baca: Ini adalah Kantor Desa, Bukan Istana Negara)
(Baca: Revolusi Mental: Gerakan Nyata, Sederhana, Tanpa Biaya)
Rakor diikuti oleh 3.000 undangan yang berasal dari unsur-unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga Pendamping Profesional, pengurus BUMDes, kader-kader posyandu dan polindes, guru-guru PAUD, dan Tim Pelaksana Inovasi Desa.