Fokus Dana Desa Bukan Lagi Infrastruktur tapi Pemberdayaan Ekonomi dan SDM

Mengenai pendampingan dan pengawasannya, Menteri Eko mengatakan bahwa pendampingan dan pengawasan telah ditingkatkan dengan sejumlah upaya, di antaranya dengan meningkatkan kualitas pendamping desa dan mengadakan kerja sama dengan penegak hukum yakni Kepolisian, BPK, Kejaksaan yang turut dibantu oleh sejumlah kementerian lainnya.

“Alhamdulillah, makin tingginya alokasi dana desa dari tahun ke tahun, tingkat penyalagunaan penggunaan dana desa terus mengalami penurunan,” ujarnya.

(Baca: Diduga Selewengkan Dana Desa, Lexal Laporkan Kades Pulau Sejuk ke Kejari)

(Baca: Sudah Tiga Tahun Desa ini tak Dapat Dana Desa)

Ini terjadi, lanjut Menteri Eko, karena adanya dukungan nyata dari Presiden yang tidak henti-hentinya menyerukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana desa.

“Selain itu juga didukung dengan koordinasi dan kerja sama pembinaan yang makin baik antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun dengan lembaga-lembaga non kementerian lainnya, serta yang paling penting adalah makin tingginya partisipasi masyarakat desa,” ujar Menteri Eko.

Dalam Rakor itu, selain Menteri Eko dan Menko Puan Maharani, turut mendampingi Presiden adalah Seskab Pramono Anung, Gubernur Sumut dan Bupati Deli Serdang.

(Baca: Ini adalah Kantor Desa, Bukan Istana Negara)

(Baca: Revolusi Mental: Gerakan Nyata, Sederhana, Tanpa Biaya)

Rakor diikuti oleh 3.000 undangan yang berasal dari unsur-unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga Pendamping Profesional, pengurus BUMDes, kader-kader posyandu dan polindes, guru-guru PAUD, dan Tim Pelaksana Inovasi Desa.