SIANTAR, BENTENGTIMES.com – Penutupan rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Siantar tahun anggaran 2017 molor selama 90 menit. Dan, pada paripurna itu, rekomendasi DPRD kepada Pemko Siantar menjurus ke Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ).
Jumat (18/5/2018) pukul 14.00 WIB, beberapa anggota DPRD terlihat sudah hadir di ruang rapat paripurna. Mereka adalah Frengky Boy Saragih dan Tongam Pangaribuan dari Fraksi Nasdem, OW Herry Dermawan, Nurlela Sikumbang, Arapen Ginting dari Fraksi PAN, Kiswandi dari Fraksi PKS, Hotmalina Malau, Henry Dunand, Oberlin Malau dari Fraksi Gerindra dan Manangkas Silalahi dari Fraksi PDIP.
Namun, ditunggu selama 10 menit, anggota DPRD lainnya tak kunjung hadir. Ketua DPRD Marulitua Hutapea selaku pimpinan rapat pun menskors rapat selama 1 jam karena tidak kuorum.
(BACA: Plt Dirut PD PHJ: Penundaan Revitalisasi Pasar Horas Akan Kami Ikuti, tapi…)
Namun 1 jam kemudian, rapat tak juga kourum. Padahal, Walikota Siantar Hefriansyah dan Sekretaris Daerah Budi Utari Siregar sudah berada di ruang rapat sejak pukul 14.00 WIB.
Marulitua kemudian keluar dari ruang rapat. Tidak diketahui pasti apa yang dilakukan, namun setengah jam kemudian, rapat pun kuorum.
Satu per satu anggota dan 2 pimpinan DPRD, yakni Mangatas Silalahi dan Timbul Lingga. Kemudian, sejumlah anggota DPRD yang lain menyusul masuk ke ruangan, yakni Hendra Pardede, Rini Silalahi Denny Siahaan dan Juwita Pane dari Fraksi Golkar, Robby Tambunan dan Frans Bungaran Sitanggang dari Fraksi PKPI, Boy Paradi Purba dari Fraksi PPP, Ronald Tampubolon, Eliakim Simanjuntak, Asrida Sitohang, Frida Damanik dari Fraksi Demokrat, Hotman Kamalludin Manik dari Fraksi PDIP, Jesika Sidabalok dari Fraksi Nurani Keadilan.
(BACA: Ketua DPRD Siantar Tiba-tiba Tinggalkan Rapat, Eh Ternyata Diopname di RS Vita Insani)
Setelah rapat dibuka, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Wanden Siboro dipersilahkan membacakan hasil pansus DPRD dalam pembahasan LKPj.
Beberapa poin kesimpulan Pansus, di antaranya pengangkatan Plt Direktur Utama (Dirut) PD PHJ Benny Sihotang yang tidak capable karena Benny diduga pengurus salah satu partai politik, melakukan kegiatan yang mengakibatkan konflik horizontal yang dibuktikan dengan terjadinya unjuk rasa pedagang dan pengangkatan Dewan Pengawas PD PHJ diduga sarat KKN.
Oleh sebab itu, Pansus meminta agar Benny dicopot dan rencana revitalisasi Pasar Horas dibatalkan.
Menanggapi hal itu, Hefriansyah hanya mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dahulu persoalan tersebut.
(BACA: Pedagang Pasar Horas Yang Ikut Demo Tidak Lebih 10 Orang)
Sementara itu, Budi Utari Siregar mengungkapkan, Badan Pengawas PD PHJ akan mencari tahu kebenaran Benny terlibat dalam partai politik.
“Nanti Badan Pengawas cari tahu lah kebenarannya. Entah masih partisipannya, belum kader. Kita kaji dulu,” jelasnya.