KPK Minta Calon Kepala Daerah Jauhi Konflik Kepentingan, Menteri Minta Jangan Ada Kongkalikong

MEDAN, BENTENGTIMES.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak di Sumatera Utara menjauhi conflict of interest (konflik kepentingan). Konflik ini dijauhi agar Sumut menjadi provinsi yang sejahtera.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat memberikan sambutan pada Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se-Sumatera Utara.

Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubsu T Erry Nuradi, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus serta calon kepala daerah lainnya.

Saat deklarasi laporan harta kekayaan, diketahui bahwa Sihar Sitorus merupakan calon dengan harta kekayaan terbanyak dengan jumlah Rp350.887.340.551. Sementara pasangannya Djarot menyampaikan harta kekayaannya berjumlah Rp8.433.802.574.

Selanjutnya, Edy Rahmayadi Rp15.424.895.000 dan Musa Rajekshah Rp60.956.429.963. Tak hanya mereka, calon bupati dan walikota lainnya juga memaparkan jumlah hartanya.

“Kami di KPK bicara conflict of interest. Konflik yang tidak sesuai hati, pikiran dan ucapan. Konflik ini yang menyelimuti bangsa ini. Batubara semakin habis lingkungan kita semakin rusak karena kita tidak bisa menghilangkan konflik itu,” ujar Saut.

Dikatakan, konflik inilah yang menyelimuti bangsa kita. Tidak bisa kita katakan ia dan tidak. Konflik ini bisa datang dari banyak hal.

“Untuk itu kita selalu imbau kepala daerah untuk berpolitik cerdas danberintegritas. Jauhi dari conflict of interest. Konflik kepentingan ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bisa dibatasi,” sebut Saut.

Ia juga menyebutkan bahwa indeks korupsi Indonesia masih berada di peringat 37. Peringkat ini masih bertahan. Tidak naik dan tidak juga turun. Sementara pelaksanaan pemilu Indonesia, dari poin 10 sampai 100, Indonesia masih berada di poin 30. “Ini masih sangat rendah. Kenapa orang asing masih memberi kita nilai seperti itu,” ucapnya.

Untuk itu, ia berharap KPU Sumut bisa mengajak semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi memilih calon kepala daerah.

“Bagaimana caranya agar 9 juta pemilih itu semua ikut datang ke TPS memilih para calon yang ada. Arahkan mereka. Biarkan mereka memilih sesuai hati nurani mereka. Dan masyarakat sendiri harus lihat calonnya, lihat latar belakangnya, pelajari, dan pilih dia,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, berpesan kepada kdh untuk jangan berbisnis. Karena daerah yang berbisnis akan memiliki banyak kepentingan.

“Area yang menjadi sumber korupsi itu yakni perencanaan anggaran. Jangan ada kong kalikong antara Pemda dan DPRD. Kepala daerah jangan malu-malu meniru E-planning daerah lain yang sudah bagus yang penting transparansi,” katanya.

Pertemuan deklarasi LHKPN ini, menurutnya sangat penting tidak hanya untuk calon Kdh dan berharap tidak terjadi lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Sumut,” ucapnya.

Untuk Pilkada serentak ini, kata Tjahjo yang sudah menggunakan dana hibah sebesar Rp 1,2 triliun harus dipergunakan dengan baik dan berharap KPU dan Bawaslu dapat mempertanggungjawabkannya. Karena memang di dunia ini proses pemilu membutuhkan dana yang sangat besar.

Ia juga menginginkan calon Kdh yang terpilih jangan hanya memiliki keinginan untuk satu periode saja, tapi harus berimajinasi dan mempunya cita-cita untuk jenjang karier lebih bagus untuk membangun negara lebih baik lagi.

“Para calon Kdh jangan hanya bermimpi jadi Gubernur/Bupati satu periode saja, tapi juga punya impian lebih besar untuk Indonesia dengan posisi jenjang karir lebih tinggi. Jadi pilkada serentak ini suatu proses untuk mewujudkan hal tersebut serta Pilkada juga proses memilih pemimpin daerah yang amanah,” ungkapnya.

Karena ini pesta demokrasi, maka masyarakat harus menyambutnya dengan gembira dan ikut berpartisipasi dalam memilih calon Kdh nya dengan target partisipasi bisa diatas 70%.

Tjahjo juga meminta Panitia Pengawas (Panwas) untuk tegas dalam melawan politik uang. Kalau tertangkap tangan saat kampanye atau menjelang hari H pemilihan untuk segera diberi tindakan.