Pemerintah akan Bangun Rest Area di Jalan Nasional Silangit-Toba

SAMOSIR, BENTENGTIMES.com – Jika biasanya rest area atau tempat istirahat dibangun di jalan tol, kali ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun hal serupa di jalur Lingkar Luar Danau Toba dan jalur Lingkar Samosir.

Kedua jalur yang kini tengah diperbaiki itu akan menunjang akses transportasi turis ke Danau Toba.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Hadi Sucahyono mengungkapkan, ide pembangunan tempat istirahat ini tercetus dari pengalaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketika menyambangi Danau Toba setelah turun di Bandara Internasional Silangit di Siborongborong, Tapanuli Utara, beberapa waktu lalu, Jokowi membutuhkan tempat istirahat.

(BACA: Begini Pemaparan Cerdas dari Sihar Sitorus Tentang Danau Toba)

“Waktu itu Presiden ingin istirahat, sepertinya ingin makan. Tapi ternyata susah cari tempat istirahat di sepanjang perjalanan,” tutur Hadi kepada sejumlah awak media di Parapat, Jumat (23/3/2018) malam.

Ada tiga opsi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi tempat istirahat, yaitu tidak jauh dari bandara, luas lahan memadai, serta volume lalu lintas harian yang tinggi.

Dalam pengembangannya, Hadi menambahkan, Kementerian PUPR tak ingin hanya menjadikan lokasi ini sebagai tempat buang air kecil dan makan. Melainkan juga bisa menjadi salah satu lokasi bagi turis dalam mencari informasi sekaligus menampilkan aspek kebudayaan lokal.

“Seperti Michi no Eki di Jepang, tempat istirahat itu sekaligus menjadi anjungan cerdas,” sebut Hadi.

Dia menuturkan, saat ini Kementerian PUPR juga tengah mengembangkan konsep tempat istirahat serupa di Jembrana, Bali. Menempati area seluas 5 hektar, setidaknya ada tujuh bangunan yang terdapat di sana.

(BACA: Wow! Toilet Seharga Rp33 Miliar di Danau Toba, Apa Kecanggihannya?)

Mulai dari restoran, toilet, hingga tempat untuk menampilkan atraksi lokal layaknya sebuah amphi theater terbuka.
Soal jarak, idealnya antara lokasi istirahat satu dengan yang lain sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan. Hal ini sesuai standar batas kemampuan seseorang dalam mengendarai kendaraan secara optimal.

“Kami berharap bila ini bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tapi kalau tidak bisa, kami akan beli lahannya,” tutup Hadi.