JAKARTA, BENTENGTIMES.com– Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muncul Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kementerian BUMN. Ahok mengaku diajak masuk ke dalam salah satu BUMN.
“Saya tidak tahu (BUMN apa). Mungkin Desember atau November, saya tidak tahu. Tanya ke pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir). Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN,” kata Ahok, di Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019) lalu.
Ya, Ahok dikabarkan bakal menjadi seorang petinggi di salah satu BUMN. Kabar beredar, Ahok akan mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, memberi sinyal jika Ahok akan mendapat posisi di BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Spekulasi pun muncul ke PLN dan Pertamina. Kabar terkuat, Ahok memang bakal menjadi komisaris utama Pertamina.
Namun, pemilihan Ahok menjadi pejabat BUMN bisa memancing polemik. Mengingat rekam jejak Ahok sebelumnya yang sempat menjalani pidana karena kasus penistaan agama.
Terkait ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun buka suara. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak masalah jika Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN. Menurut dia, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi Ahok menjadi petinggi di perusahaan plat merah sebagaimana diwacanakan Presiden Joko Widodo tersebut.
“Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi,” kata Anwar, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11/2019), seperti dikutip BENTENG TIMES.
Ia malah heran jika ada yang menghambat atau menghalangi Ahok berkarir di sana.
“Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN, itu sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?” tanya Anwar.
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok hadir di antara ribuan kader banteng pada Kongres V PDI Perjuangan yang digelar di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali.
Baca: Ini Pesan Jokowi yang Disampaikan Luhut pada Groundbreaking Toba Caldera Resort
Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mengatakan, kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang, sehingga layak mendapat posisi di BUMN. Jokowi dalam pernyataannya secara jelas menyatakan kalau Ahok kompeten. Sementara, Ahok sempat terganjal oleh penolakan para netizen yang mempertanyakan status mantan napi.
Namun, Menkopolhukam Mahfud MD berpendapat bahwa mantan narapidana masih bisa menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, termasuk di BUMN. Namun ketentuan itu tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMN itu.
“Maka, tanya di badan perusahaan BUMN mana, lalu lihat AD ART-nya, boleh nggak. Jadi nggak tunduk pada (UU) ASN, nggak tunduk pada undang-undang hukum tata negara negara, itu undang-undang hukum perdata, biasa,” terang Mahfud.
Selain itu, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, menyebut Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN. Apalagi Ahok merupakan sosok yang berpengalaman.
“Kan belum pasti (Ahok menjadi bos di BUMN). (Tapi) saya rasa oke, kenapa tidak?” kata Buya Syafii, usai Acara Silaturahmi Akademisi Yogyakarta.
Menurut Buya Syafii, sosok Ahok memiliki segudang pengalaman. Ahok pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta dan kepemimpinannya kala itu dianggap berhasil oleh Buya Syafii. Di mata Buya Syafii, Ahok juga sosok pekerja keras dan mau belajar.
“Dia pekerja keras dan orangnya lurus,” tutur Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
Ahok.
Baca: Resmi, Ahok jadi Kader PDIP
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga buka suara soal Ahok di BUMN energi. Walaupun Luhut mengatakan tidak tahu menahu posisi Ahok nantinya, tapi ia mengatakan jika ada orang baik ingin masuk BUMN tapi ditolak, maka perlu dipertanyakan.
“Itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya mungkin tidak mau dibersihkan,” ujar Luhut, Jumat (15/11/2019).
Mereka yang Menolak Kehadiran Ahok
Sementara, Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.
“Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan,” ujar Arie, saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
“Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat,” tandas Arie.
Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
“Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik,” ujarnya.
Arie berharap, bos Pertamina bisa diisi oleh orang dalam. Menurutnya, banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas.
“Kalau ditanya siapa sih yang pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan lah yang tahu. Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik,” ucapnya.
Baca: Ahok Hampir Dikerjai Saat Nyoblos di Osaka: Gua, Udah Berusaha Nggak Marah
Hal senada disampaikan Ketua umum PA 212 Slamet Ma’arif. Ia juga menilai Ahok kurang tepat memimpin BUMN. Menurutnya, rekam jejak Ahok kurang baik dan perangainya buruk. Maka dari itu, dia mempertanyakan apakah tidak ada orang lain yang lebih sopan dan tidak kasar.
“Apa di Indonesia nggak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar,” ujar Slamet.
Ia juga mempertanyakan apakah tidak ada sosok lain yang tidak korupsi dan bagi-bagi kekuasaan. “(Apa tidak ada) yang tidak terindikasi korupsi? Atau bagi-bagi kekuasaan untuk menutupi sesuatu,” lanjut Slamet.
ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati. Menurutnya, jangan sampai penunjukan Ahok menyakiti perasaan umat Islam.
“Hati-hati pak! Jaga perasaan umat biar kondusif ini negara,” pinta Slamet.
Baca: Masih Tak Mau Jabatan di PDI Perjuangan, Ahok Ingin Lakukan Ini..
Slamet sendiri mengungkapkan pihaknya akan mengawasi gerak-gerik Ahok apabila benar ditunjuk jadi bos BUMN. “Kita awasi,” ujarnya mengakhiri.