Dari Jokowi Sampai Luhut, Dukung Penuh Ahok Vs Gelombang Penolakan

Namun, Menkopolhukam Mahfud MD berpendapat bahwa mantan narapidana masih bisa menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, termasuk di BUMN. Namun ketentuan itu tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMN itu.

“Maka, tanya di badan perusahaan BUMN mana, lalu lihat AD ART-nya, boleh nggak. Jadi nggak tunduk pada (UU) ASN, nggak tunduk pada undang-undang hukum tata negara negara, itu undang-undang hukum perdata, biasa,” terang Mahfud.

Selain itu, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, menyebut Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN. Apalagi Ahok merupakan sosok yang berpengalaman.

“Kan belum pasti (Ahok menjadi bos di BUMN). (Tapi) saya rasa oke, kenapa tidak?” kata Buya Syafii, usai Acara Silaturahmi Akademisi Yogyakarta.

Menurut Buya Syafii, sosok Ahok memiliki segudang pengalaman. Ahok pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta dan kepemimpinannya kala itu dianggap berhasil oleh Buya Syafii. Di mata Buya Syafii, Ahok juga sosok pekerja keras dan mau belajar.

“Dia pekerja keras dan orangnya lurus,” tutur Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Ahok.

Baca: Resmi, Ahok jadi Kader PDIP

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga buka suara soal Ahok di BUMN energi. Walaupun Luhut mengatakan tidak tahu menahu posisi Ahok nantinya, tapi ia mengatakan jika ada orang baik ingin masuk BUMN tapi ditolak, maka perlu dipertanyakan.

“Itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya mungkin tidak mau dibersihkan,” ujar Luhut, Jumat (15/11/2019).