JAKARTA, BENTENGTIMES.com– Calon Presiden RI nomor urut 01 Joko Widodo mengenalkan istilah pemerintahan ‘Dilan’, akronim dari Digital Melayani dalam debat keempat yang berlangsung di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam. Jokowi mengeluarkan istilah yang mengambil dari judul film Indonesia populer di kalangan anak muda itu, saat memaparkan visi misi pemerintahan dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0.
“Kecepatan sangat diperlukan sehingga diperlukan pertama yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan lewat pelayanan berbasis elektronik, e-government, e-procurement, e-budgeting, sangat-sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan,” ucap Jokowi, saat berdebat dengan Prabowo Subianto.
Pernyataan Jokowi ini menanggapi pertanyaan panelis tentang tantangan revolusi 4.0 mengenai visi strategi memanfaatkan smart city, sehingga mampu meningkatkan daya kompetitif bangsa Indonesia. Jokowi hendak melayani masyarakat lewat sistem elektronik yang disebut sebagai reformasi pemerintahan.
Baca: Debat Pertama Capres 2019, Jokowi Lipat Lengan Baju, Prabowo Kibaskan Tubuh
Selain Dilan, Jokowi menyebutkan tiga langkah reformasi pemerintahan lainnya, yakni penyederhanaan dan penajaman kelembagaan.
“Tidak perlu banyak lembaga. Telah kami bubarkan 23 lembaga agar lebih ramping, lebih lincah, dan tidak berbelit-belit,” ujar Jokowi.
Langkah ketiga, peningkatan kualitas aparatur agar dapat melayani dengan cepat dan berbasis elektronik. Keempat, reformasi tata kelola dengan menyederhanakan manajemen pemerintahan.
Baca: Ma’ruf Amin: Mahathir Usia 93 Tahun Jadi Perdana Menteri, Saya Juga Mestinya Berani
Menanggapi teknologi cepat ala Jokowi, Prabowo mengatakan lebih baik menggunakan teknologi lama tetapi kekayaan negara tidak lari ke luar negeri. Dia khawatir teknologi yang cepat akan membuat kekayaan negara lari ke luar negeri.
“Kita boleh punya sistem hebat, kartu banyak sekali, indah seolah efisisen, cepat. Untuk apa cepat kalau kekayaan mengalir ke luar negeri,” kritik Prabowo.
Prabowo memaparkan tujuan pemerintah merupakan yang utama.
“Tapi kalau tujuan pemerintah itu tidak jelas, maka terjadilah kerugian-kerugian besar bagi suatu negara,” ujarnya.