Diklat Kepala Daerah, Mendagri Singgung Sumut Rontok Karena Korupsi

JAKARTA, BENTENGTIMES.com– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Diklat Kepala Daerah Gelombang I yang dihadiri Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD. Para kepala daerah angkatan 2018 dan seluruh peserta yang hadir diingatkan agar siap menghadapi tantangan bangsa, mulai dari masalah korupsi, radikalisme hingga bahaya narkoba.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah memahami area rawan korupsi. Berdasarkan data, sudah ada 101 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Kemudian ratusan lebih anggota DPRD dan SKPD.

“Kalau kepala daerah merasa ditekan saat perencanaan APBD, tinggalkan saja DPRD, buat Perwali, Perbup! Jangan sampai terulang seperti di Malang. Semua DPRD-nya habis. Nanti tambah Jambi DPRD-nya habis semua, seperti Sumatera Utara, DPRD-nya habis. Cukup tiga itu saja, cuma gara-gara Rp5 juta, jadi rontok semua,” kata Tjahjo, di Kantor BPSDM Kemendagri Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

Mantan Sekjen PDIP ini juga berpesan agar kepala daerah mengetahui berbagai organisasi masyarakat di tempatnya memimpin. Jangan sampai muncul benih-benih radikalisme, baik dari personal maupun kelompok.

“Kasus pengeboman di Surabaya satu keluarga. Di dunia itu hanya terjadi di negara kita. BNPT akan menjelaskan secara tertutup jaringan-jaringannya sampai mendetail,” tuturnya.

Negara memang membebaskan warga negaranya berserikat. Hanya harus diingat bahwa Indonesia memiliki dasar hukum berasaskan Pancasila.

“Dulu, ada Ormas Gafatar mengajukan ormas sifatnya sosial. Rekrutmennya kita tidak paham dan pas hijrah baru tahu dia membeli senjata dan bersiap melawan pemerintahan yang sah,” ungkap Tjahjo.

(Baca: 4 Anggota DPRD Sumut Tersangka Kasus Suap Gatot Ajukan Praperadilan)

(Baca: Pemprovsu Masih Optimis Geopark Kaldera Toba Masuk UNESCO)

Tantangan selanjutnya adalah masalah narkoba. Program P4GN mesti berjalan mulai dari penyelenggara negara hingga lapisan masyarakat sipil secara keseluruhan.

“Saya di Puncak Jaya, Tolikara, itu ada yang menghirup lem, dikocok spiritus. Kemudian orang-orangnya, ya itu juga yang menggerakkan (narkoba) dari lapas,” kata Thahjo.

(Baca: Satu Lagi Mantan Anggota DPRD Sumut Ditahan KPK)

(Baca: Terkait Suap Gatot, 3 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Rp350 Juta)

Tidak ketinggalan para kepala daerah juga harus sigap dengan daerah rawan bencana. Di Indonesia, hanya Kalimantan saja yang tercatat 96 persen aman bencana. Selebihnya masuk kategori rawan.

“Urusan Palu itu sudah 50 tahun lalu dideteksi akan ada kecamatan yang tenggelam. Lempengnya ada,” tutup Tjahjo.