JAKARTA, BENTENGTIMES.com– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tak mempersoalkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar pengembang proyek properti Meikarta, karena proses perizinannya diwarnai dugaan suap.
Menurut Luhut, upaya lembaga antirasuah di kasus yang menjerat Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka, merupakan persoalan hukum. Sehingga harus dibedakan dengan iklim investasi.
(Baca: Terkait Jokowi-Ma’ruf, Ahok Kirim Surat pada Luhut Panjaitan, Begini Isinya…)
(Baca: Istri TGB Ternyata Boru Panjaitan, Dikaitkan dengan Panbers, Luhut dan Trimedya)
“Ya enggak apa-apa. Kalau kasus KPK kan urusan mereka, urusan hukum. Namun, kalau urusan investasi, harus ya, urus,” ucap Luhut, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Disinggung soal pernyatannya ketika ikut meresmikan menara Meikarta beberapa waktu lalu bahwa semua perizinannya sudah selesai, Luhut berdalih jika perizinan dimaksud menyangkut banyak hal.
(Baca: Menko Luhut Tegaskan Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik)
(Baca: Luhut Panjaitan Blak-blakan Tanggapi Masifnya Investasi China)
Terlebih ketika menanyakan kepada pengembang, Luhut mendapat jawaban bahwa semua perizinannya sudah tidak ada persoalan. “Kan banyak izin di sana yang tidak saya tahu. Pas saya tanya, enggak ada masalah izin tadi,” tandas Luhut.