JAKARTA, BENTENGTIMES.com – Petisi yang meminta Edy Rahmayadi mundur sebagai Ketua Umum PSSI di change.org sudah ditandatangani 51.745 netizen hingga Sabtu (21/7/2018).
Diketahui bahwa Edy Rahmyadi sebagai Gubenur Sumatera Utara dalam Pilkada Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Ada tiga poin yang mendasari petisi ini memunculkan harapan agar mantan Pangkostrad ini melepas jabatan sebagai ketua umum PSSI.
(BACA: Beredar Petisi Desakan Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI)
Saat dikonfirmasi terkait munculnya petisi ini, PSSI lewat wakil Ketua Umum Joko Driyono menyampaikan bahwa informasi tersebut sudah sampai kepihaknya. Dalam sistem negara demokrasi, aspirasi atau pernyataan sikap dirasakan sebagai sikap yang lumrah.
“PSSI mengetahui tentang itu (petisi agar Edy mundur) dan itu hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun saya juga ingin menyampaikan bahwa Pak Edy memiliki niat untuk memajukan sepakbola Indonesia, dan beliau berkomitmen untuk memimpin PSSI hingga selesai masa baktinya (2020),” ujar Joko Driyono saat dikonfirmasi terkait munculnya petisi ini.
(BACA: Menpora Minta Edy Rahmayadi Lepaskan Jabatan Ketua PSSI)
Ada pun tiga poin yang muncul dalam petisi tersebut, pertama disebutkan dengan rangkap jabatan penting sebagai Gubernur Sumut dan Ketua Umum PSSI, ditakutkan membuat konsentrasi Edy Rahmayadi akan bercabang sehingga berpeluang tidak optimal mengemban amanah di masing-masing jabatan.
Di luar bagaimana nanti Edy menjalankan mandat sebagai Gubernur Sumut, baru dilantik Oktober nanti, tapi terkait bagaimana mandat organisasi di PSSI akan dia kawal, merujuk dari sistem yang ada di konfederasi sepakbola Asia AFC dan juga dunia FIFA, kecemasan sekilas terlihat relatif bisa teratasi.
Dalam mekanismen pengambilan keputusan, baik dalam forum tertinggi kongres hingga forum Komite Eksekutif (Exco), organisasi menggunakan mekanisme kolektif. Sedang tugas tambahan ketua umum adalah memimpin forum serta menetapkan secara formal.
Terkait waktu, tidak berbeda dengan kongres yang digulirkan setahun sekali, di awal dan akhir program, rapat Exco juga digulirkan secara periodik dengan rentan waktu lebih pendek. Bisa sebulan hingga tiga bulan sekali, tergantung kebutuhan. Roda harian organisasi federasi ada di bawah kesekjenan, sebagai eksekutor kebijakan hasil rapat Exco.
”PSSI yang disebut pengurus itu adalah kepemimpinan kolektif, ketua umum dalam beberapa kewenangan itu memiliki mekanisme organisasi sesuai pendelegasian struktur itu,” lanjut Joko terkait bagaimana memastikan kesibukan Edy Rahmayadi tidak mengganggu roda organisasi di PSSI.
Meski tidak ada larangan yang muncul dari aturan atau sistem yang ada di federasi, ada satu hal yang membuat langkah Edy Rahmayadi tidak sepenuhnya mulus. Petisi ini juga mengingatkan ada aturan lain terkait posisi Ketua Umum PSSI sebagai Gubernur Sumut.
Bukan lain adalah Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012. Isi edaran tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural.
“Di mata PSSI, itu bukan isu hukum karena statuta tidak mengatur tentang itu, jadi saya tak bisa mengomentari yurisdiksi lain di luar PSSI,” jawab Joko Driyono saat coba disinggung terkait adanya aturan lain yang jadi poin kedua di balik munculnya petisi ini.
Sikap serupa saat Edy mengajukan cuti untuk menggunakan hak sebagai warga negara maju mengikuti Pilkada di Sumut. Meski akhirnya secara personal keputusan itu harus di bayar mahal dengan dia mundur sebagai Pangkostrad karena terkait undang-undang pemilu.
Meski dari sisi keorganisasian PSSI memiliki aturan sendiri, tapi Joko mencoba tidak tutup mata dengan aspirasi yang muncul di balik petisi yang muncul. Tapi sebagai wakil organisasi, pihaknya hanya bisa berpijak pada aturan organisasi yang ada.
“PSSI saat ini sedang fokus untuk menjalankan amanah organisasi, event-event AFF sedang berjalan Asian Games di depan mata, pembinaan kompetisi dan lain sebagainya yang diputuskan dalam kongres, PSSI ingin memastikan itu semua akan berjalan baik,” lanjut Joko yang memastikan secara organisasi, apa yang sudah jadi kebijakan organisasi akan terus dikawal hingga tuntas.
Di luar pijakan aturan organisasi dan komitmen yang menjadi pegangan federasi, dalam petisi juga muncul kecemasan lain, yakni akan terjadi conflict of interest.
Ketakutan PSSI hanya dijadikan kendaraan atau bemper untuk kepentingan selama menjabat sebagai gubernur Sumut. Sedang kembali ke status ketua umum, dari terpilih hingga kemungkinan berhenti di tengah jalan, ada mekanisme organisasi. Dan itu hanya bisa dilakukan anggota PSSI.
Dengan kata lain, jika petisi ini bisa menggerakan 2/3 anggota federasi, maka keinginan itu tidak bisa dihindarkan. Jika kurang lebih 700 anggota PSSI nyaman dengan situasi ini, dan petisi ini terus tumbuh dan menjadi gerakan sosial, maka bukan tidak mungkin pernyataan sikap juga akan mengarah ke mereka dengan berbagai bentuk.