Presiden Jokowi Jamin Santunan untuk Keluarga Korban KM Sinar Bangun
- BENTENGTIMES.com - Kamis, 21 Jun 2018 - 10:01 WIB
- dibaca 454 kali
JAKARTA, BENTENGTIMES.com – Presiden Joko Widodo menjamin santunan untuk korban tenggelamnya KM Sinar Bangun dan keluarga yang ditinggalkan.
“Pemerintah akan memberikan santunan bagi keluarga korban dan menjamin biaya perawatan untuk yang memerlukan perawatan,” ujarnya di Istana Bogor, Rabu (20/6/2018).
Jokowi sekaligus meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) dan Kementerian Perhubungan untuk terus mencari korban yang belum ditemukan. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Tentara Nasional indonesia (TNI), Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk turut membantu.
(BACA: Jasa Raharja Jamin Seluruh Korban KM Sinar Bangun, Ini Rinciannya…)
Ia berharap musibah ini bisa menjadi pelajaran bagi keselamatan transportasi di Indonesia. Selain itu, ia mengimbau pemilik kapal untuk mematuhi anjuran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan cuaca sebelum beroperasi.
“Saya minta Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di daerah untuk selalu rutin melakukan pengecekan berkala untuk keamanan dan keselamatan penumpang. Saya minta kasus seperti ini jangan terulang lagi. Saya minta, Menteri Perhubungan untuk evaluasi standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan,” terang dia.
(BACA: Nakhoda Kapal KM Sinar Bangun Diamankan Polisi)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengikuti instruksi Jokowi. Salah satu hal yang akan dilakukannya adalah melakukan audit atas kapal yang beroperasi di lima dermaga di perairan Danau Toba, seperti Ambarita, Ajibata, Simanindo, Muara, dan Tigaras.
Audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub ini rencananya terdiri dari pelaksanaan kelaikan kendaraan (ramp check), uji kir dan mempersiapkan mekanisme manifes penumpang agar kejadian KM Sinar Bangun tidak terulang lagi. Sementara audit dilakukan, 40 operator kapal di Danau Toba tidak diperbolehkan untuk beroperasi.
“Kami akan lakukan audit lewat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan ini jadi dasar evaluasi organisasi dan tata laksana dan bagaimana bisa mengatur satu pelayaran ini agar lebih baik,” imbuhnya.