JAKARTA, BENTENGTIMES.com – Keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot infrastruktur telah memberikan efek luar biasa, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa yang kini dirasakan oleh pemudik yang menggunakan transportasi darat.
Demikian dikatakan Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun. Dia menilai bahwa proses mudik Lebaran 2018 relatif sangat lancar dan minim kendala serius. Hal yang tak pernah terjadi sebelumnya adalah jarak yang jauh antara kota-kota di Pulau Jawa kini bisa ditempuh para pemudik dalam waktu lebih singkat.
(BACA: 90 Persen Jalan Nasional Siap Dilalui Pemudik)
“Faktor kunci kelancaran arus mudik saat ini sampai H-1 adalah pembangunan infrastruktur jalan tol pada zaman Pak Jokowi. Rangkaian tol lintas pantura (pantai utara Pulau Jawa) menyambung rangkaian tol di Pulau Jawa,” ujar Misbakhun, Kamis (14/6/2018).
Misbakhun juga mengatakan bahwa kelancaran arus mudik Lebaran2018 sangat fenomenal. Sebab, sebelumnya, persoalan klasik saat mudik Lebaran adalah kemacetan dari kota ke kota.
Sementara pada mudik Lebaran kali ini, relatif sangat lancar. Meski ada kemacetan, tapi masih bisa diurai. “Tol yang belum selesai 100 persen dioperasionalkan sebagai jalan tol fungsional dan berfungsi sebagai pengurai titik-titik kemacetan di beberapa daerah,” tuturnya.
(BACA: Ruas Tol Marelan-Helvetia Dibuka H-7 Lebaran, Gratis Hingga H+7)
Dia menegaskan, pembangunan jalan tol yang begitu masif juga menjadi bukti bahwa Jokowi bekerja untuk seluruh rakyat. Kini, infrastruktur yang telah terbangun juga bisa dinikmati siapa saja.
“Siapa pun bisa menikmati hasil kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi. Memang perlu ada kerendahan hati dari semua pihak untuk mengakui hasil kerja Pak Jokowi,” katanya.
Selain itu, Misbakhun juga memuji proses pembangunan infrastruktur secara masif yang tak menyisakan skandal besar. BUMN juga punya peran sangat signifikan dalam pembangunan infrastruktur.
“Dan, tidak ada keterlibatan keluarga Pak Jokowi dalam proyek-proyek besar negara. Itu menjadi poin besar sendiri soal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur,” ujar Misbakhun.
Transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama dua tahun berturut-turut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006 dan 2017.
Namun, Misbakhun juga tak menafikan kerja sama berbagai pihak sehingga proses mudik Lebaran makin lancar. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gencar mempromosikan jalur alternatif, terutama di bagian selatan Pulau Jawa.
Upaya itu ditunjang dengan kesiapsiagaan aparat Polri, TNI dan Kementerian Perhubungan yang bahu-membahu di lapangan. “Koordinasi aparat Polri, TNI, Kemenhub, Kementrian PUPR dan Tim Mudik Lebaran 2018 berjalan sangat solid. Semoga keadaan dan situasi ini terjaga terus sampai arus balik Lebaran nanti,” pungkasnya.