JAKARTA, BENTENGTIMES.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyanggah kritik anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yang menyebut KPK hanya mengedepankan penindakan yang membuat gaduh.
Masinton mencontohkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengungkap soal rencana penetapan tersangka dari calon kepala daerah. Kemudian, ia juga mengkritisi banyaknya operasi tangkap tangan tanpa diimbangi dengan pencegahan.
Masinton menyebut indeks persepsi korupsi KPK yang jauh di bawah negara-negara lain. Mendengar pernyataan itu, Abraham membantah bahwa KPK mengabaikan aspek pencegahan.
“Saya ingin meluruskan cara pikir Pak Masinton. Di hukum, salah satu aspeknya penindakan represif,” ujar Abraham dalam diskusi “Polemik” Radio Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).
Aspek penindakan, kata Abraham, merupakan fase pertama dari serangkaian sistem yang dilakukan KPK. Masih ada fase kedua yakni perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.
Fase ini termasuk sistem pencegahan yang dilakukan KPK bersama pemangku kepentingan. Ketiga, menurut Abraham, fase di mana KPK menyiapkan generasi muda yang berintegritas. Ketiga fase tersebut, kata Abraham, harus saling terintegrasi.
Pernyataan Abraham langsung disahuti Masinton. Ia menyebut, dalam 15 tahun usia KPK, kerjanya hanya menindak.
“Mana pencegahan dalam konteks membangun sistem? Negara lain, mereka tantangannya lebih besar tapi mampu membangun sistem,” kata Masinton.
Masinton mengatakan, semangat dirinya sama dengan KPK yakni untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. Namun, Masinton mengaku hanya mempermasalahkan cara KPK yang terus menerus mengedepankan represif tanpa diimbangi pencegahan. “Kita bicara soal cara. Tapi KPK ini merasa benar terus,” kata Masinton.
Abraham kemudian menyela pernyataan Masinton. “Ini giliran saya bicara. Saya jawab ya, saya bisa buktikan ada perbaikan sistem,” kata Abraham.
Abraham mencontohkan kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Said Agil Husin al- Munawar. Saat itu, ia tersandung kasus korupsi Dana Abadi Umat di Kementerian Agama. Namun, saat itu belum dibentuk mekanisme perbaikan sistem. Sehingga kemudian terulang lagi korupsi yang dilakukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus haji.
Pada zaman tersebut, kata Abraham, KPK mengubah sistem penanganan perkara dengan mengintegrasikan antara penindakan dan pencegahan.
“Saat selesai menahan SDA, saat itu juga kami bawa tim supervisi KPK ke Kemenag. Tim pencegahan KPK perbaiki tata kelola di Kemenag mulai dari haji dan sebagainya,” kata Abraham.
“Bapak boleh cek, Kemenag sudah bagus sistemnya,” ujar dia. Hanya saja, kata Abraham, operasi tangkap tangan dianggap lebih menarik disorot media. Banyak aksi pencegahan KPK yang luput dari pemberitaan.
Hal ini membuat seolah-olah KPK tidak melakukan perubahan sistem. “Perbaikan sistem itu sudah, Pak Masinton. Saya sepakat jika ada kesalahan di KPK, dikiritik. Saya pun sering kritik,” kata Abraham.