Keputusan Ini Pertanda Ketidasepahaman Anies-Sandi

“Semua kebijakan itu pakai nama gubernur. Ingub, pergub dan Kepgub. Jadi, jangan sampai kalah pamor dengan wakilnya,” katanya.

Karyono menambahkan, ketidakkompakan tersebut bisa jadi berbahaya bagi kepentingan warga Jakarta. Karena semua kebijakan sulit untuk tereksekusi lantaran birokrasi bingung harus berkiblat ke Anies atau Sandi.

Terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai ada inkonsistensi Anies-Sandi dalam kebijakan terutama menyangkut PKL. Menurutnya, Anies telah mempermainkan kepentingan masyarakat wong cilik, terutama PKL.

Sebab, PKL selama ini diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menggunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk membuka lapak jualan.

“Padahal masyarakat PKL sangat antusias, penuh semangat dan bahkan tak jarang ada sebagian PKL yang mendewa-dewakan Anies-Sandi sebagai pemimpin yang melindungi wong cilik,” katanya.

Menurutnya, kalau Anies ternyata melarang PKL berjualan di trotoar maka gubernur telah melukai hati dan perasaan PKL. Sebab, PKL selama ini merasa dilindungi pemprov dalam melaksanakan aksi jualan di badan jalan dan trotoar.

“Kebijakan gubernur telah menjadikan PKL sebagai tumbal poli­tik demi pencitraan, masyarakat PKL akan bisa saja berontak dan melakukan perlawanan secara massif,” jelasnya.