JAKARTA, BENTENGTIMES.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/2).
Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa bertema “Rukun dan Bersatu Kita Maju” dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).
Selain itu, akan hadir pula perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam beserta para tokoh ulama.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Prof Din Syamsuddin mengatakan, forum ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan dialog dari hati ke hati di antara para pemuka agama, khususnya mencari solusi atas berbagai persoalan bagi terwujudnya kerukunan bangsa.
Dikatakan Din, kerukunan bangsa relatif baik, yang ditandai terjaganya stabilitas nasional yang kondusif, hubungan antarumat beragama yang positif, dan dinamis.
“Konflik antarumat beragama biasanya tidak disebabkan oleh faktor agama, tetapi faktor-faktor nonagama seperti, kesenjangan sosial, ekonomi, politik,” kata Din saat berpidato pada pembukaan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/1).
Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa membahas tentang sejumlah hal mendasar terkait kerukunan bangsa di Indonesia.
Pertama, pandangan dan sikap umat beragama tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
Kedua, pandangan dan sikap umat beragama tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, pandangan dan sikap umat beragama tentang pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi,
Keempat, pandangan dan sikap umat beragama tentang prinsip-prinsip kerukunan antarumat beragama. Kelima, pandangan dan sikap umat beragama tentang etika kerukunan intra agama. Keenam, pandangan dan sikap umat beragama tentang penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Ketujuh, rekomendasi tentang faktor-faktor nonagama yang mengganggu kerukunan antarumat beragama di Indonesia. (md/beritasatu)