Berdiri di Atas Drainase, Tanpa PBG, Rumah Oknum PNS di Gunungsitoli Terancam Dibongkar

Share this:
ADIELI LAOLI-BMG
Tembok bangunan rumah milik oknum PNS di Desa Onozitoli Sifaoro'asi, Kecamatan Gunungsitoli, tampak mepet dengan bahu jalan. Imbauan dari Dinas PUTR untuk menghentikan sementara pembangunan sama sekali tidak digubris pemilik rumah.

GUNUNGSITOLI, BENTENGTIMES.com– Bangunan rumah di Jalan Sisingamangaraja I, Desa Onozitoli Sifaoro’asi Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, terancam dibongkar. Pasalnya, selain menyalahi beberapa ketentuan,  rumah milik oknum PNS itu juga belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dari instansi terkait.

Pantauan wartawan media ini di lokasi, posisi bangunan tersebut persis berada di bahu jalan, bahkan sebagian bangunannya berdiri di atas drainase yang telah lama dibangun pemerintah. Kondisi ini sangat mengganggu pengguna jalan. Sementara imbauan dari Dinas PUTR Kota Gunungsitoli agar pembangunannya dihentikan sementara, juga tidak digubris oleh pemilik.

Ironinya, bangunan rumah dimaksud disebut-sebut milik oknum pegawai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan, istri pemilik bangunan merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Gunungsitoli.

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega ST MPsi menyayangkan sikap dari pemilik bangunan, yang terkesan arogan dan tidak mengindahkan imbauan Dinas PUTR maupun Satpol PP Kota Gunungsitoli.

“Mestinya, seorang ASN harus memberikan contoh yang baik, menjadi panutan/teladan, baik terhadap lingkungan maupun kepada masyarakat luas,” ujar Adrianus Zega kepada BENTENG TIMES, di kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat (14/02/2025).

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega.

BacaPemilik Rumah Pusing, Bangunan Belum Selesai Dihentikan Dinas PUTR Gunungsitoli, Lho Kok?

BacaTragis! Anak Korban Tak Berdaya Melihat Ayah Dipukuli, Dihantam Kayu oleh Puluhan Orang di Nias Barat

Menyikap persoalan ini, politisi PDI Perjuangan itu, pun mendorong instansi terkait mengambil langkah-langkah sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Saya selaku Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, mendorong instansi terkait mengambil langkah-langkah persuasif. Namun, jika tidak diindahkan, tentu Satpol PP selaku penegak perda dapat mengambil tindakan penertiban sesuai kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya >>>

Share this: