GUNUNGSITOLI, BENTENGTIMES.com– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Gunungsitoli melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif sebagai bagian dari persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan ini diadakan di Museum Pusaka Nias, Kota Gunungsitoli, dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, serta mahasiswa.
Lutherman Harefa SPd, selaku Pimpinan Bawaslu Kota Gunungsitoli sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipatif, dan Humas, membuka acara tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, Lutherman menyampaikan bahwa sosialisasi itu bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada, dengan harapan dapat meminimalkan potensi pelanggaran.
“Pada program pengawasan partisipatif ini, kami dari Bawaslu Gunungsitoli mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa, untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi guna mencegah terjadinya pelanggaran selama Pilkada berlangsung,” ujar pria yang akrab disapa Luther itu.
Baca: Diduga Menghasut, Oknum ASN Nias Utara Dilaporkan ke Bawaslu Kota Gunungsitoli
Baca: Lagi, Dua Oknum ASN Kota Gunungsitoli Dilaporkan ke Bawaslu
Lutherman juga mengungkapkan bahwa hingga tahap persiapan Pilkada 2024, Bawaslu Kota Gunungsitoli telah menerima sembilan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari sembilan laporan tersebut, tujuh laporan telah ditindaklanjuti, dengan dua di antaranya masih dalam tahap kajian lebih lanjut.
“Laporan-laporan ini telah kami proses. Sebagian sudah kami rekomendasikan ke BKN untuk pelanggaran administrasi. Sementara, dugaan tindak pidana pemilu telah kami serahkan ke Polres Nias. Dua laporan lainnya masih kami kaji dan diharapkan hasilnya dapat kami umumkan dalam minggu ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat, kelompok, atau lembaga sudah mulai aktif melaporkan indikasi pelanggaran, yang sangat penting dalam pengawasan partisipatif,” tutur Luther.
Pada kesempatan yang sama, Nur Alia Lase, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Gunungsitoli memaparkan, prosedur penanganan pelanggaran pemilu. Dia menjelaskan bahwa setiap laporan yang diterima akan melewati beberapa tahap, mulai dari pengajuan laporan, pemeriksaan syarat formal dan materil, hingga registrasi dan proses penyelesaian.
Sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme pelaporan pelanggaran, sehingga masyarakat dapat melapor dengan benar jika menemui indikasi pelanggaran.
Selain itu, Meiman K Harefa SSos MSP, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga menjabat sebagai plt Kadis Kominfo Kota Gunungsitoli, turut hadir sebagai narasumber. Dia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif demi menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Menurut Meiman, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pilkada bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mencederai integritas demokrasi.
Pada sesi lain, Miko Gea SH, dari Koalisi Nasional Sipil Peduli Demokrasi menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pilkada, khususnya di Kota Gunungsitoli. Dia mengajak warga untuk lebih peka terhadap potensi pelanggaran, terutama dalam situasi yang dapat memengaruhi netralitas ASN atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Acara sosialisasi itu semakin menarik dengan adanya sesi diskusi interaktif, yang memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berbagi pandangan dan bertanya seputar berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi selama pilkada, serta mekanisme pelaporan yang tepat. Masyarakat diharapkan dapat segera melaporkan ke Bawaslu jika menemukan indikasi pelanggaran, dengan tetap berpegang pada prosedur yang berlaku.
Baca: Kesimpulan Bawaslu Kasus Sekda dan Tiga Oknum Pejabat Pemko Gunungsitoli Diteruskan ke BKN
Sosialisasi itu mencerminkan komitmen Bawaslu Kota Gunungsitoli dalam mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024. Dengan pengawasan partisipatif yang kuat, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.