Unjuk Rasa Protes Penundaan Pilkades Serentak di Kantor Walikota Gunungsitoli

GUNUNGSITOLI, BENTENGTIMES.com– Puluhan warga mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pemerhati Pilkades (AMPP) Kota Gunungsitoli menggelar aksi damai di halaman Kantor Walikota Gunungsitoli, Jalan Pancasila-Mudik, Gunungsitoli, Selasa (22/11/2022).

Dalam orasinya, AMPP menolak penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 71 desa yang seyogianya dilaksanakan pada November 2022 tahun ini.

“Kami mewakili masyarakat desa di Kota Gunungsitoli menolak keras penundaan pilkades serentak, serta menolak penetapan penjabat (pj) Kades di Kota Gunungsitoli,” kata Sokhiatulo Harefa, pimpinan aksi.

Menurut Sokhiatulo, penempatan Pj kepala desa di 71 desa se-Kota Gunungsitoli, tidak efektif apalagi penundaan pilkades hingga 2025 mendatang. Penundaan pilkades masih menurut AMPP, bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan hak demokrasi masyarakat desa terkatung-katung.

“Ini agenda yang sudah terjadwal enam tahunan, yaitu pilkades. Lalu, ada apa dengan pemerintahan sekarang menunda, sepertinya ada unsur kesengajaan mempermainkan hak politik masyarakat desa,” kritik Sokhiatulo.

“Patut diduga penundaan pilkades ini sengaja dibuat tidak jelas, karena tidak satu pun surat pemberitahuan ke desa-desa,” sambungnya.

AMPP menilai, Walikota Gunungsitoli beserta jajarannya tidak mampu menyelenggarakan birokrasi yang baik. Sebab menurut pendemo di daerah tetangga Kabupaten Nias tetap bisa melaksanakan pilkades serentak pada 25 November 2022 tahun ini.

“Kalau memang ada penundaan mestinya ada pemberitahuan, tiba-tiba di penjabat kan saja. Inilah bentuk arogansi pemerintahan di Pemko Gunungsitoli saat ini,” sebut Sokhiatulo.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh pimpinan aksi Sokhiatulo Harefa, AMPP mengecam Pemerintah Kota Gunungsitoli yang seakan-akan menghilangkan budaya demokrasi yang sudah terbangun di tataran desa. Menolak keras penundaan pilkades dan menolak penetapan pj kades di Kota Gunungsitoli.

Baca: Dinilai Bermanuver Politik, Kepala Bappelitbang Gunungsitoli Rangkap Jabatan Ketua Organisasi

Baca: Jaksa Tuntut Ringan Pelaku Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur, dalam Sidang PN Gunungsitoli

Kemudian, aliansi ini juga mendesak Walikota Gunungsitoli untuk menetapkan waktu pelaksanaan pilkades di Kota Gunungsitoli sesegera mungkin. Menuntut Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk tidak bermain-main pada demokrasi di Kota Gunungsitoli, dengan dalil penundaan pilkades, karena dampaknya masyarakat desa mengalami kerugian besar.

“Jika Walikota Gunungsitoli tidak mengindahkan dalam tempo tiga hari, kami akan kembali dengan jumlah massa yang besar,” kata pendemo.

Halaman Selanjutnya >>>

Sekda Sebut Biaya Pengamanan Bengkak dari Polres Nias, Maka Anggaran Tidak Cukup