MEDAN, BENTENGTIMES.com– Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Herianto menuturkan, sama sekali tidak mengetahui dasar masyarakat adat Natumingka mengkalim tanah seluas 53,39 hektare (ha) sebagai tanah adat.
Menurut Herianto, lokasi tersebut berada pada lahan terbuka dan merupakan lahan yang menjadi izin PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Hal itu kata Herianto, berdasarkan SK Kementerian Pertanian Nomor 23 tentang Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dan, area yang saat ini dipersoalkan oleh masyarakat adat Natumingka itu merupakan hutan produksi terbatas.
Dijelaskan, berdasarkan SK 44 Tahun 2005 tanggal 24 Juni, lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan sebagian lagi berada di kawasan hutan lindung.
“Itu statusnya dicek lagi berdasarkan SK 579, semuanya berada di hutan produksi. Dan, kami tidak punya data yang menyatakan Natumingka itu tanah adat masyarakat,” kata Herianto, Selasa (8/6/2021).
Baca: Unjuk Rasa Protes PT TPL Meluas, Truk Bermuatan Kayu Ekaliptus Dihadang di Siantar
Baca: Dua Warga Sihaporas Bantah Lakukan Pemukulan Saat Terlibat Bentrok dengan TPL
Meski demikian, Herianto mengatakan, persoalan yang terjadi antara masyarakat adat Natumingka dengan PT TPL harus dilihat berdasarkan azas keadilan. Sebab, masyarakat juga punya hak mendapatkan manfaat dari dalam kawasan hutan.
Bersambung ke halaman 2..
Begitu juga perusahan, karena PT TPL itu memiliki izin, maka harus ada perlindungan.
“Dua-dua ini sebenarnya bisa kita beri kesempatan, mereka bisa sebenarnya duduk bersama-sama,” imbuh Herianto.
Lebih lanjut, Herianto mengungkapkan, Dinas Kehutanan Sumut telah menurunkan tim ke Natumingka. Dari Natumingka, pihaknya menemukan fakta adanya masyarakat yang menuntut.
Baca: Humas TPL Sektor Aek Nauli Ditetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan Warga Sihaporas
Baca: Toba Pulp Lestari Sumbangkan 3 Ton Beras ke Gugus Tugas Simalungun
Namun, dia berpendapat bahwa dalam persoalan antara PT TPL dengan masyarakat adat Natumingka, agar mengedepankan asas legalitas.
“Terus begini, TPL juga merupakan aset negara, proyek strategis nasional. Kalau saya meninjaunya, boleh kalau misal disitu ada salah yang dilakukan PT TPL, kita akan coba melakukan pembinaan, dan suruh perbaiki,” pungkasnya.