KARO, BENTENGTIMES.com– Kesabaran masyarakat Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo melihat kondisi jalan rusak di Desa Basam, sudah mengubun. Berkali-kali mereka sampaikan ke instansi terkait (Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumut) agar segera melakukan perbaikan, tapi ini sudah bertahun sama sekali tidak ada realisasi.
Sementara, kondisi jalan penghubung antara Tongkoh-Barusjahe itu, kini sudah semakin memprihatinkan. Kerusakan terparah berada di dekat SD Negeri Basam, Desa Basam, Kecamatan Barusjahe.
Simon Pasaribu, salahseorang penggiat media sosial (medsos) di Sumatera Utara, menegaskan bahwa Dinas PU Bina Marga Provinsi wajib segera untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dikatakan, apabila belum dapat dilakukan perbaikan, maka pemerintah wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak.
“Ini penting sekali untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” kata Simon.
Simon menjelaskan, ketentuan yang mewajibkan pemerintah segera melakukan perbaikan jalan, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 24.
“Kalau tidak segera diperhatikan, itu berarti Pemprov Sumut telah lalai dalam melakukan tugasnya,” kata Simon.
Baca: Miris! Tokoh Muda Langkat Dikeroyok OTK Karena Menyoroti Jalan Rusak
Baca: Menuntut Janji Perbaikan Jalan Ala Desa Semangat Gunung, Lewat Tari-tarian
Dia menambahkan, dalam Undang-Undang itu juga disebutkan ada pasal pemidanaan apabila penyelenggara jalan, dalam hal ini pemerintah tidak segera melaksanakan tugasnya. Hal itu diatur dalam Pasal 273, ayat 1 sampai dengan 4, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.
“Sanksi pidananya bisa penjara paling lama 6 bulan, itu untuk korban yang luka ringan. Pidana 1 tahun penjara, kalau luka berat. Kalau sampai menelan korban jiwa, ini berat lagi, bisa 5 tahun penjara. Aturannya jelas. Jadi, kalau masyarakat merasa dirugikan dengan kondisi jalan rusak, silahkan tempuh jalur hukum! Lapor ke polisi,” tegas Simon, yang kebetulan memiliki kerabat di Barusjahe itu, kepada BENTENG TIMES, Jumat (21/5/2021).
Bersambung ke halaman 2..
Menurut Simon, masyarakat tidak perlu sungkan. Dengan adanya laporan pengaduan itu, maka aparat penegak hukum nantinya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum berlaku.
Ditemui terpisah, Iyan Tarigan, salah satu penggiat Pospera Kecamatan Barusjahe, menyadari bahwa perbaikan jalan rusak penghubung antara Tongkoh-Barusjahe, merupakan tanggung jawab Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu, dia berharap Pemkab Karo segera jemput bola.
“Ini kan (kondisi jalan rusak) sudah terlalu lama. (pengendara) Bisa bahaya kalau tidak ada penanganan segera. Ya kita sangat berharap sekali kepada Bupati bu Cory Sebayang dan Wakil Bupati pak Theopilus Ginting, dilobi itu pemprov,” ujar Iyan.
Harapan serupa disampaikan Jansen Ginting, dari DPD BAIN HAM RI Kabupaten Karo. Menurut Jansen, masyarakat sudah terlalu sabar menikmati jalan rusak di Barusjahe.
“Perbaikan jalan rusak Barusjahe itu sangat mendesak. Kita khawatir, jika tidak ada penanganan segera, itu jalan putus. Sehingga bukan hanya akan membikin lalu lintas terputus, ekonomi lumpuh, tapi juga bisa menelan korban jiwa. Ini harus dicegah,” ujarnya.
Dari penelusuran BENTENG TIMES, Terkelin Brahmana saat masih aktif menjabat Bupati Karo telah meninjau lokasi longsor jalan provinsi Tongkoh – Barusjahe, tepatnya di Desa Basam tersebut pada Senin 4 Mei 2020.
Baca: Banjir Lahar Dingin di Karo Bawa Material Kayu dan Batu, Akses Jalan Sempat Lumpuh
Baca: Bolak Balik Masuk Musrembang, Kondisi Jalan Desa Buah Raya Memprihatinkan
Saat itu, Kepala Seksi (Kasi) Bina Marga Provinsi Cabang Kabanjahe Sartono ikut serta. Di hadapan Terkelin Brahmana, Sartono berjanji akan menindaklanjutinya agar mendapat penanganan segera.
Sekadar diketahui, jalan provinsi Tongkoh – Barusjahe ini juga merupakan jalur alternatif Tiga Panah – Sidikalang Kabupaten Dairi, dan wilayah Kabupaten Simalungun dari arah Medan.