MEDAN, BENTENGTIMES.com– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara Mangapul Purba mengungkapkan, dari pengakuan dan fakta lapangan, pemerintah dinilai kurang memiliki perhatian terhadap tenaga kesehatan rumah sakit swasta. Padahal, mereka sama dengan tenaga kesehatan rumah sakit milik pemerintah.
“Mereka pejuang kemanusiaan, bekerja tanpa lelah mempertaruhkan jiwa dan raga berjibaku di masa pandemi. Ini harus diberi insentif sebagai bukti negara hadir di tengah mereka,” kata politisi yang akrab disapa MP ini, dalam keterangan tertulisnya, kepada BENTENG TIMES, Minggu (4/10/2020).
Oleh sebab itu, Mangapul meminta pemerintah melakukan beberapa langkah konkrit dalam menangani pandemi covid-19 di Sumut, terutama dalam hal supporting.
Baca: Wacana Denda Tak Pakai Masker, MP Ingatkan Edy Rahmayadi Jangan Sampai Memberatkan Rakyat
Dia mengatakan, ada beberapa hal mendesak segera dilaksanakan, seperti memberikan fasilitas APD (alat pelindung diri), dengan standar yang cukup bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan (nakes), baik perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya.
Setelah itu, pemerintah juga harus mendata semua petugas rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah maupun swasta.
Terkait swab, menurut Mangapul, pemprovsu sudah harus mempertimbangkan melakukan swab massal gratis bagi masyarakat Sumut.
“Kalau sampai bayar Rp900 ribu, itu sangat berat,” kata Mangapul, dengan alasan perekonomian masyarakat saat ini tengah lesu.
Baca: Mangapul Purba: Kembalikan Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah
Kemudian yang tak kalah pentingnya, lanjut Mangapul, aparat keamanan diminta melakukan penegakan hukum sesuai peraturan protokoler kesehatan, aturan pemerintah, dan maklumat Kapolri.
“Kalau semua sudah dilaksanakan, baru bisa fokus penanganan ekonomi masyarakat, baik jaring pengaman sosial maupun pemulihan ekonomi lainnya,” pungkasnya.