KARO, BENTENGTIMES.com– Dunia kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo mengalami degradasi kepemimpinan. Setelah kisruh di internal Puskesmas Berastagi, menyusul Puskesmas Merdeka. Padahal, masyarakat Karo saat ini dihadapkan pada dua situasi sulit sekaligus, pandemi covid-19 dan erupsi Sinabung.
Informasi diperoleh BENTENG TIMES, lebih separuh tenaga medis Puskesmas Merdeka melakukan mogok kerja, sejak Selasa sampai dengan Jumat (11-14/8/2020).
Sikap itu mereka tempuh sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan dr Lita Sitepu, Kepala Puskesmas (Kapus) Merdeka. Selain mogok kerja, sedikitnya 17 tenaga medis Puskesmas Merdeka telah menemui Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan dan Kepala Dinas Kesehatan setempat. Tuntutannya, copot dr Lita Sitepu.
Salahseorang pegawai Puskesmas Merdeka ketika ditemui di halaman Kantor Dinas Kesehatan Karo mengungkapkan, sebagai kepala puskesmas, dr Lita dinilai telah melakukan tindakan semena-mena terhadap bawahan, bikin aturan selalu berubah-ubah.
Sehingga sesama bawahan terpecah menjadi dua kubu. Selain itu, dr Lita juga dinilai berbicara tidak santun.
“Kami sudah lama merasa tidak nyaman lagi bekerja,” ujar salahseorang pegawai yang tidak ingin namanya dipublikasikan, Jumat (14/8/2020).
Dia menuturkan, puncak kekecewaan mereka ketika dr Lita melakukan pemecatan secara sepihak terhadap rekan mereka yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), beberapa waktu lalu.
Baca: Pandemi Belum Berakhir, 32 Tenaga Medis Puskesmas Berastagi Mogok Kerja
Atas kondisi itu, mereka telah menemui Ketua DPRD Karo dan Wakil Ketua DPRD Karo David Sitepu, meminta agar kepala puskesmas dr Lita dicopot dari jabatannya.
Sebelumnya juga, mereka sudah menemui Kepala Dinas Kesehatan Karo. Dalam pertemuan itu, kepala dinas telah memberi sinyal akan mencopot dr Lita.
“Belakangan, kami dapat informasi dr Lita sudah mengundurkan diri. Tapi, kami belum tahu siapa penggantinya,” tukas pegawai berambut sepahu ini.
“Kita lihat sampai Selasa (18/8/2020) ini, kalau belum juga diganti, kita kembali mogok,” ancam oknum tenaga medis wanita ini dan diaminkan rekan-rekannya.
Keterangan diperoleh BENTENG TIMES, ke-17 tenaga medis Puskesmas Merdeka yang melakukan aksi mogok kerja itu, yakni: 3 orang Dokter Umum, 1 Dokter Gigi, 4 Perawat, 2 Bidan, 1 Tenaga Farmasi, 1 Bagian Gizi, 3 SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat), 1 Kesling (Kesehatan Lingkungan), dan 1 LCPK ((Latihan Cepat Pekarya Kesehatan).
“Kami yang datang ini lebih dari separuh. Jumlah tenaga medis di Merdeka itu hanya 31 orang,” bebernya.
Pegawai Puskesmas Merdeka tampak mendatangi Kantor DPRD Karo, Kamis (13/8/2020). Mereka ingin menyampaikan protes terhadap kepemimpinan dr Lita br Sitepu dan memintanya dicopot dari jabatan sebagai Kepala Puskesmas Merdeka.
Adalah Heppy Mendrofa, salahseorang THL Puskesmas Merdeka, mengalami tindakan semena-mena dan ketidakadilan oleh oknum kepala puskesmas. Ia dipecat secara sepihak, beberapa waktu lalu.
Lewat kuasa hukumnya, Jesaya Pulungan, Direktur LBH DPD IPK (Ikatan Pemuda Karya), didampingi Advokat Irwan F Tarigan, mengatakan, pihaknya telah melakukan mediasi ke Dinas Kesehatan Karo. Namun, belum ada kesepakatan.
Baca: Wow! Sekelas Kepala Puskesmas Hentikan Tunjangan, Ini yang Jadi Pemicu Kekisruhan
Namun sampai sekarang, kliennya belum ada menerima surat pemecatan dari Kepala Dinas Kesehatan. Sejauh ini, baru surat pemecatan dari kepala puskesmas yang diterima.
“Tapi, klien kita sudah tidak berani lagi bekerja di Puskesmas Merdeka itu,” kata Irwan.
Menanggapi aksi mogok kerja para tenaga medis Puskesmas Merdeka, Irwan menilai hal itu sebagai akumulasi dari ragam kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan dr Lita.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Karo David Sitepu melalui selulernya, mengatakan, segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Karo.
“Minggu depan, kita panggil kepala dinas,” tegas David Sitepu.
Baca: Kisruh Kapus Berastagi dengan 35 Pegawai, Kadis Kesehatan: Sudah Dua Kali Saya Panggil
Sementara, Kepala Puskesmas Merdeka dr Lita Sitepu menegaskan, bahwa dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Puskesmas Merdeka, dia selalu mengedepankan ketentuan dan SOP (Standar Operasi Prosedur). Termasuk dalam penerapan disiplin, baginya tidak bisa ditawar-tawar.
“Makanya, saya tidak mengerti apa tuntutan mereka,” kata dr Lita singkat.