SULSEL, BENTENGTIMES.com – Ada yang tak biasa pada pelantikan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebab, pada pelantikan pejabat hasil lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang berlangsung Rabu(15/7/2020), salah seorang yang dilantik adalah istri dari bupati di kabupaten tersebut.
BACA: Ehm! Adik Sekda dan Anak Sekwan Dilantik jadi Pejabat di Pemprov Sumut
Diketahui bahwa ada 5 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilantik Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Mereka adalah Rospita Napa yang dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata, yang merupakan istri dari bupati. Sebelumnya, Rospita menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Tana Toraja.
Selanjutnya, 4 pejabat lain yang dilantik, yakni Juli Kaboel Palipangan yang dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Marida Bungin dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML), Ria Minolhta Tanggo sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Nirus Nikolas Sakke sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae mengatakan bahwa pelantikan pejabat merupakan suatu hal yang sering terjadi dan berulang-ulang dilakukan pada PNS. Hal itu sebagai suatu penilaian kinerja integritas, sikap dan kepercayaan.
Kata bupati, proses pelantikan pejabat yang baru saja dilaksanakan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam perundangundangan negara.
“Pelantikan hari ini atas persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juni 2020 dan ditindaklanjuti dengan persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 10 Juli 2020,” kata bupati.
BACA: Gubrak!! Istri Bongotan Siburian Terjatuh saat Pelantikan Anggota DPRD
Pelantikan ini pun menuai beragam komentar publik. Banyak yang menilai bahwa pelantikan istri bupati menjadi pejabat tinggi pratama atau kepala OPD merupakan hal yang tak wajar. Seperti komentar warganet atas nama Samsul Bahri. “Harusnya sebagai pemimpin yg dipilih rakyat… tanpa di komentari tanpa dikritik sudah peka dgn hal hal seperti ini… suami bupati melantik isteri kadis… anak ikut… semua ikut jadi pejabat… kaya kerajaan saja… sudah 100% potensi KKN akan terjadi.. ini demokrasi macam apaaaaaa ini smuaaaaaa….,” tulisnya.
Kemudian, warganet atas nama Sanghot Sihombing juga berkomentar. “KKN gak bisa diberantas habis… malah KKN /bagi bagi jabatan untuk istri seorang pejabat Bupati pun sering x terjadi di seluruh Indonesia,” tulis warganet ini.