MEDAN, BENTENGTIMES.com – Fraksi PDI Perjuangan mengaku geram atas kinerja 4 pejabat eselon II saat berlangsungnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut Akhir Tahun Anggaran 2019. Pada rapat tersebut, Fraksi PDIP menyatakan bahwa kinerja di lingkungan Pemrov Sumut sangat berantakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP Syahrul Siregar saat membacakan Pendapat Anggota Dewan pada Sidang Paripurna di DPRD Sumut, Rabu (17/6/2020).
“Sangat disayangkan OPD yang bekerja sebagai tolak ukur baik, buruk dan keberhasilan kinerja Gubernur Sumatera Utara belum serius secara maksimal, terbukti setelah dibentuknya Pansus LKPj sejak Mei hingga Juni 2020 dengan menggunakan metode dialog antara OPD dan DPRD tentang penggunaan anggaran dan sasaran kerja yang telah dilaksanakan serta melakukan uji petik di lapangan diketahui bahwa kinerja 46 OPD dilingkungan Pemrovsu sangat buruk sekali, banyak ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan hasilnya di lapangan” ujar Syahrul Siregar.
Dijelaskan, Fraksi PDIP DPRD Sumut dalam Pandangannya juga menyoroti 4 OPD dengan predikat terburuk sehingga PDIP meminta agar keempat kepala dinas tersebut segera dicopot.
Keempat OPD terburuk tersebut adalah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial.
BACA: Wacana Denda Tak Pakai Masker, MP Ingatkan Edy Rahmayadi Jangan Sampai Memberatkan Rakyat
“Bila Gubernur tidak segera mencopot keempat kepala dinas tersebut dan tidak mengevaluasi seluruh pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sumut, maka visi menuju Sumut Bermartabat tidak mungkin bisa dicapai, dan dipastikan akan gagal total,” ujarnya.