Anggota DPRD Sumut: Rakyat Masih Terus Menanti Pemekaran Protap dan Nias

MEDAN, BENTENGTIMES.com – Masyarakat masih terus menanti pemekaran terbentuknya Provinsi Tapanuli dan Nias walau saat ini pemekaran daerah masih dalam moratorium.

Demikian disampaikan anggota DPRD Sumut asal daerah pemilihan (dapil) Tapanuli Juliski Simorangkir. Dia mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 300-an daerah yang mengajukan pemekaran dan mendapat hak otonomi baru. Namun hingga kini belum juga dikabulkan pemerintah pusat.

Dikatakan, sampai sekarang Mendagri belum membatalkan moratorium pemekaran daerah otonomi baru karena pembentukan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

(BACA: Pilgubsu Usai, Pembentukan Provinsi Tapanuli Viral di Medsos)

Padahal, katanya, hingga kini masyarakat yang tinggal di Samosir, Tobasa, Humbahas, Taput, Sibolga dan Tapteng sebagian besar terus berharap agar enam kabupaten/kota tersebut menjadi provinsi dan berpisah dari Sumut.

“Tentu harapan masyarakat masih besar. Banyak yang berharap dan merindukan Tapanuli menjadi satu provinsi sendiri,” sebut politisi PKPI itu.

Juliski mengatakan bahwa keinginan masyarakat membentuk Provinsi Tapanuli, termasuk juga Kepulauan Nias, karena dinilai dapat mempercepat proses percepatan pembangunan.

“Selama ini pembagian ‘kue’ pembangunan ke Tanah Batak itu kurang mendapat pembagian yang cukup. Khususnya alokasi APBD Sumut ke daerah Tapanuli tergolong sedikit dibandingkan daerah lain. Makanya pemekaran ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan di kawasan Tapanuli yang selama ini kurang mendapat pembagian APBD Sumut. Masyarakat juga mengharap agar Provinsi Tapanuli ini bisa segera terwujud,” sebutnya.

Faktor Suara Masyarakat Sangat Penting

Sementara, pengamat sosial pembangunan Unimed Bakhrul Khair Amal mengatakan bahwa pembentukan daerah otonom hingga kini masih banyak menuai persoalan khususnya pasca dimekarkan.