Medan Paling Korup di Sumut, Pelaku Didominasi ASN

3. Dana Desa Jadi Bancakan Baru Koruptor

SAHdar juga menjabarkan tipologi korupsi yang terjadi di Sumut. Yang menarik, dana desa (DD) menjadi bancakan baru bagi para pelaku koruptor. Angka korupsi dana desa tertinggi dengan 30 persen atau 8 kasus.

“Kebanyakan kasus penggelembungan dana kegiatan dan proyek fiktif. Contohnya, dia membangun gapura, namun fisiknya tidak ada. Atau jika ada tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Kasus korupsi dana desa berpotensi terus meningkat,” kata Ibrahim, Direktur SAHdar Sumut.

Setelah dana desa, posisi kedua tertinggi adalah proyek infrastruktur. Jumlahnya 26 persen atau 7 kasus. Kemudian, korupsi di bidang pendidikan menduduki peringkat dengan jumlah 6 kasus persentase 22 persen.

“Kemudian ada korupsi di bidang perbankan. Jumlahnya 10 persen dengan lima kasus. Ini sangat merugikan negara,” ujar Ibrahim.

4. Pelaku Didominasi Aparatur Sipil Negara

Dari kasus-kasus yang diadili, pelakunya didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dulu disebut PNS. Ada 31 orang ASN atau 32 persen. Disusul oleh rekanan atau swasta 27 orang (27 persen), dan perangkat desa sebanyak 11 orang (11 persen).

“Termasuk Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang tersandung kasus korupsi. Masifnya fenomena korupsi kepala daerah ini tidak mengherankan, sebab hasil olah data kami terkait tren korupsi 2018, menunjukkan bahwa fenomena korupsi yang marak terjadi di daerah seperti korupsi proyek pengadaan barang dan jasa terindikasi erat kaitannya dengan permainan kuasa anggaran atau kepala daerah,” ungkap Ibrahim.

5. Pengawasan Lemah Jadi Celah Korupsi

Total kerugian negara dan daerah akibat korupsi sepanjang tahun 2019 mencapai Rp75.195.021.869. Sedangkan total nilai suap yang beredar dari kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan sejumlah Rp67.025.000.000.

Ibrahim menilai, pengawasan untuk langkah pencegahan masih sangat minim. Catatan mereka menunjukan adanya perubahan pola sektor korupsi yang biasanya didominasi oleh PBJ bergeser ke arah suap, dan pungli dan korupsi di sektor perbankan. Hal itu tentu saja menambah berat program pemberantasan korupsi.

Baca: KPK Tahan Rinawati Sianturi

Maka dari itu, SAHdar meminta pemerintah melakukan penguatan dan pelibatan masyarakat agar mampu dan ikut serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah khususnya di Sektor Dana Desa dan Pengerjaan Infrastruktur yang pada saat ini menjadi sektor yang paling dominan terjadi korupsi.