MEDAN, BENTENGTIMES.com– Seluruh Anggota Dewan dari Fraksi PDIP di daerah manapun diingatkan harus menjadi bagian terdepan dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Anggaran yang baik harus disusun berbasis kinerja alias performance base budgeting.
“Kita harus mengawal penggunaan uang rakyat, mulai dari penghitungan, penyusunan hingga penggunaannya. Itulah amanat Pancasila,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, dalam Workshop Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara, bertempat di Hotel Grand Mercure Medan, Selasa (26/11/2019).
Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini menyampaikan, kedepan, anggaran tidak boleh lagi disusun atas prinsip ‘money follow the function’ atau anggaran mengikuti fungsi SKPD, melainkan disusun berdasarkan skala prioritas program. Jangan ada lagi ‘gelondongan’ anggaran.
Menurut Djarot, penting sekali anggaran disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemudian memiliki skala prioritas, agar ada fokus anggaran, misalnya di bidang pendidikan.
“Kalau kami di Jakarta kemarin, fokus kami pada pendidikan. Makanya, ada Kartu Jakarta Pintar dengan sistem cashless,” pungkasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendorong digunakannya sistem e-budgeting dan e-planning dalam penyusunan anggaran.
“Dengan sistem e-budgeting dan e-planning, makanya ada kejanggalan lem aibon itu,” katanya.
Baca: Djarot Tegas Tolak Uang Sewa Rumah Bagi Anggota DPR RI: Enggak Boleh Dong..
Dalam kesempatan itu, Djarot mengungkapkan, modus saat ini agar anggaran sulit diaudit yakni digunakan untuk membeli barang habis pakai.
“Beli barang habis pakai seperti lem, kertas agar tidak bisa diaudit hanya ada kuitansinya saja. Makanya, saat ini banyak yang menjual stempel toko untuk kuitansi-kuitansi palsu itu,” katanya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memukul gong pertanda dimulainya Workshop Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumut, bertempat di Hotel Grand Mercure Medan, Selasa (26/11/2019).
Bahkan di beberapa daerah, kata Djarot, ditemukan pembelian barang yang berulang selama bertahun-tahun. Ada yang beli laptop setiap tahun, gorden jendela setiap tahun.
“Itu kan tidak logika,” ujarnya.
Baca: Djarot Apresiasi Terbitnya PP 43 Tahun 2018 Sebuah Kunci Anti Korupsi
Kemudian, Djarot juga menyampaikan agar para Anggota DPRD mudah memeriksa pendapatan daerah, melalui e-pajak dan e-retribusi, diperlukan pengawasan program sosialisasi yang diadakan setiap instansi. “Karena banyak digunakan hanya untuk menghabiskan anggaran saja,” pungkasnya.