MEDAN, BENTENGTIMES.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai wajar jika Kota Medan mendapat predikat Kota Metropolitan terkotor dari Kementerian Lingkungan Hidup. Persoalan sampah sudah sangat ribet, permasalahan papan reklame yang tak kunjung bisa diselesaikan.
“Di Medan ini, persoalan sampah saja ternyata sudah sangat ribet,” ujar Tjahjo, saat diwawancarai wartawan, di sela-sela membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintahan Sumatera Utara (Pemprovsu), Selasa (22/1/2019). Selama ini, ternyata Tjahjo juga mengamati berbagai persoalan tentang penataan Kota Medan.
“Itu baru sampah sudah tidak beres, bagaimana mau menata kota metropolitannya, masalah papan reklame saja belum beres-beres. Padahal ini harus terpadu dan komprehensif ditangani,” tambah Tjahjo.
Baca: BM: Ada 15 Juta Stok Blangko e-KTP di Mendagri, Walikota Medan Tak Mau Ambil
Ia menginstruksikan kepada Walikota Medan untuk terus berbenah dan menjadikan persoalan sampah dan papan reklame sebagai perhatian utama.
“Pemimpin harus punya kebijakan untuk menyelesaikan masalah sampah ini,” ujarnya.
Kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah, Tjahjo berpesan agar menepati janji politik mereka kepada masyarakat. Menurutnya, janji kampanye adalah utang politik yang harus dijabarkan dalam Musrenbang.
Baca: Walikota Medan Lantik 821 Pejabat: Kalau Atasan Suruh Cari Uang, Laporkan!
Tjahjo juga mengingatkan, Pemprovsu untuk tidak membiarkan proyek strategis nasional yang ada saat ini.
“Tahun ini, pak Jokowi dan pak Jusuf Kalla hanya memastikan manyelesaikan infrastruktur ekonomi sosial. Kalau di Sumatera Utara, seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Danau Toba. Saya harap jangan sampai mangkrak,” pesan Tjahjo Kumolo.
Dalam musrenbang itu, Tjahjo mengharuskan Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara (Sumut) untuk berupaya melakukan peningkatan pembangunan, terutama mengenai pelayanan publik.