JAKARTA, BENTENGTIMES.com– Lam Horas Film, salah satu komunitas film di Jakarta, menggelar rilis terbatas film Invisible Hopes di Studio 1 XXI Plaza Senayan, 19 Februari lalu.
Film ini lahir atas keprihatinan dari komunitas tersebut terhadap anak-anak yang lahir di penjara.
“Awalnya, kami tidak tahu banyak anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Kami sangat kaget. Buat kami itu tidak adil. Anak-anak itu harus hidup bebas dan bahagia, mendapatkan haknya sama seperti anak lainnya, sama seperti kami waktu kecil,” kata Lamtiar Simorangkir, Sutradara sekaligus Produser Invisible Hopes.
Menurut Lamtiar, film ini dibuat bukan dalam rangka menjelek-jelekkan siapapun. Sebagai filmmaker, sambung Lamtiar, mereka melakukan apa yang mereka mampu.
“Semoga film ini dapat dipakai untuk alat raising awareness. Sebagai bahan diskusi supaya ada sebuah solusi yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu hamil dalam penjara,” kata Lamtiar.
Baca: Adegan Ini akan Menguras Air Mata, Siapkan Tisu saat Menonton Film ‘Horas Amang’
Lamtiar Simorangkir, Sutradara sekaligus Produser Invisible Hopes.
Baca: Rencana Blokir IndoXXI, Menkominfo: Menyiarkan Film Bajakan Itu Salah, Stop!
Lamtiar menambahkan, project Invisible Hopes dimulai hanya dengan dua orang, dia dan seorang temannya yang berperan sebagai sinematografer. Awalnya, akan dibuat hanya menjadi sebuah film pendek untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada anak yang lahir dan hidup di balik jeruji penjara. Namun, dalam proses pembuatannya, berkembang menjadi sebuah film panjang. Untuk dapat menyelesaikan proses pasca produksi, mereka mendapatkan support funding dari Kedutaan Besar Swiss dan Kedutaan Besar Norwegia.
Rilis terbatas film ini dilakukan dengan mengundang kalangan terbatas, yakni Kementerian Hukum dan Ham RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, dan Ombudsman RI.
Acara tersebut digelar hanya kepada kalangan yang dianggap bersinggungan langsung dengan isi dalam film tersebut untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat di-follow up bersama untuk perbaikan kondisi para anak-anak yang lahir dari ibu narapidana.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 30 orang undangan tersebut digelar di ruangan berkapasitas 300 kursi dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat.
Baca: Doa dari Lapas Siantar Untuk Gempa Lombok
Suasana saat relis terbatas fil Invisible Hopes di Studio 1 XXI Plaza Senayan, 19 Februari lalu.
Baca: Langkah Baru Merubah Mental Pecandu Narkoba di Lapas Siantar
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menilai, Lamtiar dan Lam Horas Film memiliki passion yang tinggi.
“Tidak banyak yang memiliki kerja-kerja profesional di film mendokumentasikan hal-hal yang seperti ini. Ini resikonya besar buat dia (Lamtiar) dan teman-teman tim, tapi dia ambil itu. Kesulitannya bukan hanya besar, tapi besar sekali! Tapi, dia ambil itu. Duitnya nggak ada, cuma punya kemauan. Nah, kemauan inilah yang kemudian kita semua tadi melihat film ini tanpa narasi pun sudah kelihatan apa sih yang mau dipotret. Substansinya sangat banyak sekali,” papar Ninik.
Ninik mengatakan, film tersebut bisa membingkai bagaimana kondisi perempuan dan anak-anak saat ini. Perempuan hanya punya tubuh, tapi tidak punya kuasa.
“Saya berharap, pimpinan dari pemerintah yang hari ini hadir bersedia mengkomunikasikan dengan pimpinan yang tertinggi kepada pak Menteri dan mendialogkan dengan kementerian lembaga terkait, setidaknya kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka harus melihat film ini. Ini bagian kecil yang tadi dipotret, tapi persoalan besar bangsa ini. Tahap berikutnya mesti ngajak menonton film ini aparat penegak hukum kita, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung dan BNN,” ucap Ninik.
Baca: Putri Ratna Sarumpaet Ini Ngaku Kesulitan Perankan Film Pariban: Idola dari Tanah Jawa
Baca: Batik Kito Tembus Lapas Kelas IIB Pulau Simardan
Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina mengapresiasi tim Lam Horas Film.
“Selama penayangan, kita menguras air mata. Kemudian, kita akan mengingat betapa beratnya perjuangan seorang narapidana perempuan. Lalu, bayi mereka ikut berada di dalamnya. Berbagai hak-hak narapidana perempuan, termasuk anak, yang mereka kandung dan lahirkan itu merupakan bagian dari hak-hak perempuan dan anak yang harus kita perjuangkan. Kalau kita lihat di film tersebut, banyak hak-hak mereka yang terampas atau tidak diperoleh dengan baik. Tentu saja dalam momen ini kami memberikan rekomendasi mohon agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bisa kemudian melihat kembali upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi narapidana atau tahanan serta anak-anak yang berada di situ,” terang Putu.
Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyampaikan, dirinya senang telah diundang untuk melihat film Invisible Hopes sebelum di-publish ke publik. Menurut Sandrayati, selain punya kekayaan dokumentasi, aspek sinematografinya film Invisible Hopes juga baik. Filmnya tersebut dinikmati, ada segi keindahannya dan tidak membosankan.
“Saya rasa ini satu terobosan yang menarik yang mungkin bisa didiskusikan bapak dan ibu di Ditjendpas dan pak Menteri tentang bagaimana peran pembuat film, bagaimana peran kamera dan orang-orang di balik kamera itu untuk merekam situasi yang sesungguhnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun tahanan. Kami misalnya di Komnas Ham, paling kita bisa memantau sehari dua hari. Itupun hanya bertemu beberapa orang yang kadang diatur bertemunya dengan siapa. Tapi untuk mengetahui situasi di dalam itu jauh dari kemungkinan. Saya rasa film ini bisa menunjukkan kekuatan dari pembuat film, peran strategis dari para pembuat film dokumenter untuk membantu kita memahami persoalan sesungguhnya dan kemudian memikirkan solusi-solusi yang lebih pas dibandingkan kalau kita hanya datang hit and run,” beber Sandrayati.
Baca: Sedih, Setiap Hari Memulung di Kabanjahe Sambil Gendong Anak Balita
Baca: Felix Tarigan, Anak Malang yang Ditinggal Ayah Ibunya Kini Dirawat di RS Efarina
Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Kementerian Hukum dan HAM Thurman Hutapea, mengaku miris melihat kondisi yang ada di dalam film.
“Rutan dan Lapas saat ini berlomba-lomba untuk memperbaiki. Tapi, ini masukan yang berharga untuk koreksi kami ke depan. Kalau kita bicara tentang pelaksanaan apa yang disampaikan oleh bu Ninik sebagai institusi yang berperan aktif melakukan pengawasan terhadap jajaran kami, kami miris sebenarnya, kenapa? Tanggung jawab untuk pembinaan narapidana yang ada itu bukan tanggung jawab kami semata. Itu seluruh komponen. Kami kan muara paling akhir di dalam proses penegakan hukum,” jelas Thurman.
Di akhir acara, ditemukan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi. Kesimpulan yang diambil adalah catatan penting yang digarisbawahi bahwa ini adalah pekerjaan rumah bersama. Ini adalah isu bangsa yang cukup besar. Anak-anak ini harus mendapatkan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan.
Rekomendasi yang dihasilkan antara lain: Kemenkumham penting memimpin untuk mengagendakan dialog yang sangat serius lintas kementerian untuk membuat kebijakan-kebijakan pemenuhan HAM di dalam penjara, terutama hak perempuan dan anak. Kedua, perlu ada reformasi criminal justice system, baik dalam proses peradilan maupun pendampingan hukum, juga membuat pola edukasi yang membuat koreksi agar kehidupan warga binaan mempunyai kehidupan sosial yang lebih normal. Ketiga, seruan bagaimana membuat film Invisible Hopes menjadi ruang dialog dengan aparat penegak hukum yang lain.
Baca: Heru Shaggydog Terkesan dengan Siantar: BSA-nya Unik
Penandatanganan bersama poster film Invisible Hopes sebagai simbol bahwa semua lembaga terkait.
Baca: Anak 8 Tahun Dituduh Mencuri lalu Dianiaya, LPA Karo Minta Usut Sampai Tuntas
Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama poster film Invisible Hopes sebagai simbol bahwa semua lembaga terkait dan Lam Horas Film siap bekerjasama untuk mencari solusi terbaik bagi anak-anak dan ibu hamil di balik jeruji penjara. Film Invisible Hopes sendiri akan dirilis resmi ke publik dengan melakukan premier pada awal bulan April mendatang.