MEDAN, BENTENGTIMES.com– Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sumatera Utara melihat keberadaan praktik swab PCR (Polymerase Chain Reaction) berbayar menjadi celah bisnis para ‘mafia kesehatan‘. Semakin banyak orang menginginkan hasil cepat test PCR, semakin banyak pula keuntungan mereka.
Di sisi lain, organisasi sayap aktivis pro demokrasi PDI Perjuangan ini menilai praktik test PCR berbayar itu telah mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama Sila ke-2 dan ke-5.
Masyarakat tidak mampu, harus rela mengantre untuk mendapatkan swab PCR gratis di puskesmas dan menunggu hasil begitu lama. Sementara, di tempat berbayar, hasil test bisa didapat kurang dari 24 jam dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp450 ribu hingga Rp1,3 juta.
Kondisi ini tentu menggelikan, mengingat pasien terinfeksi atau mempunyai gejala corona justru harus cepat diisolasi dan dibantu kebutuhan hidupnya selama masa isolasi.
“Di sinilah permainan istilah ‘silver, gold dan platinum’ berjalan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin cepat dapat hasil tes-nya,” ungkap M Harizal, Wakil Ketua Bidang Propaganda DPD Repdem Sumatera Utara, kepada BENTENG TIMES, Jumat (6/8/21).
Dari situasi itu, kata praktisi hukum yang akrab disapa Rizal itu, ‘mafia kesehatan’ meraup untung besar di tengah penderitaan rakyat.
Baca: Mangatas Silalahi: Beri Bantuan Uang Tunai Agar Orang Benar-benar di Rumah
Baca: Pengidap Penyakit Paru di Siantar Dimakamkan Standar Covid-19, Keluarga Tak Terima
Untuk ‘silver’, masih kata Rizal, syukur-syukur hasilnya (hasil tes swab PCR, red) keluar tidak lewat dari 10 hari.
“Kalau ternyata positif dan keburu meninggal karena fasilitas kesehatan pemerintah (alat PCR) terbatas, ya sudah. Jadi, bisnis pemakaman,” kata Rizal.
Maka dari itu, menurut Rizal, pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumut harus menyiapkan alat tes PCR yang memadai di setiap kabupaten/kota hingga ke puskesmas-puskesmas agar dapat melayani seluruh masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan dan atau deteksi infeksi virus corona.
“Sehingga masyarakat tidak perlu antre berhari-hari karena alat terbatas, yang sering membuat mereka tidak punya banyak pilihan sehingga harus ikut tes PCR berbayar, karena kebutuhan dan lain hal,” sebut Rizal.
“Soal anggaran dari mana, Pemprov Sumut tidak usah diajari lagi,” kata Rizal.
Dan, sikap itu sejalan dengan pernyataan Depan Pimpinan Nasional Repdem, menuntut agar tes PCR disediakan oleh negara secara gratis.
Sudah Divaksin, Tapi Gagal Administrasi
Selain itu, Rizal juga menyoroti kinerja Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang terkesan gagap dan hanya ingin menunjukkan kerja demi tampilan, tapi gagal secara administrasi dalam melakukan vaksinasi terhadap warganya.
Baca: Keringanan Kredit dari Jokowi hingga 40 Ton Alkes Bantuan China
Baca: Wisata ke Samosir Harus Pakai PCR/Rapid Test? Ini Jawabannya…
Hal itu terungkap dari beberapa pengaduan masyarakat dan pengecekan langsung ke lapangan oleh para aktivis Repdem Sumatera Utara.
Dia menyebutkan, beberapa catatan penting dari investigasi itu, rangking pertama adalah pengaduan masyarakat yang sudah divaksin.
Saat mereka periksa di situs htps://pedulilindungi.id, situs resmi pemerintah tempat pusat data dan informasi terkait vaksin, ternyata mereka tidak terdaftar.
“Jika kami perkirakan, jumlah yang gagal administrasi ini mencapai ribuan orang,” ungkap Rizal.
Menurut Rizal, secara manfaat, masyarakat memang sudah memperoleh vaksin. Namun, secara administrasi yang kini sudah menjadi regulasi untuk keperluan beberapa hal, ini dinilai gagal total.
Belum lagi kegagalan dalam pelaksanaan vaksin yang kini menjadi persoalan yang sangat dilematis.
Baca: ‘Jumpa’ Honda PCX di Tigapanah, Pengendara Vixion Terjatuh dan Tewas Dilindas Truk
Baca: Kasus Covid-19 di Sumut Terus Bertambah, Seluruh Daerah Diingatkan Perkuat Prokes
Setelah berbulan-bulan melakukan imbauan, di saat masyarakat mulai sadar pentingnya vaksin, tetapi kegagalan dalam tata kelola pelaksanaan vaksinasi itu, juga kembali menuai masalah.
“Persoalan terkait ini sangat mudah kita lihat dan kerap kita temukan dari adanya kerumunan di area vaksinasi massal,” imbuhnya.
Padahal, lanjut Rizal, salah satu protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 berbagai varian ini, yang selalu digaungkan adalah, jaga jarak.
Belum lagi sindrom megalomania atau perasaan ingin tampil lebih yang kerap menjangkiti para pemangku jabatan cenderung berdampak pada pemaksaan kehendak. Sehingga berakibat pada tujuan dari vaksinasi Covid-19 itu sendiri, tidak tercapai.
“Menggebu-gebu melaksanakan vaksin massal ribuan orang, tetapi tidak disesuaikan dengan ketersediaan vaksin itu sendiri. Alhasil, banyak kami temukan masyarakat kebingungan karena telah melakukan vaksin tahap pertama, tetapi saat vaksin kedua sesuai jadwal, vaksinnya tidak tersedia atau habis,” ungkapnya.
‘Klaster Baru’ di Balik Vaksinasi Massal
Karena itu Repdem mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terkhusus para pemangku kebijakan agar melakukan tata kelola program vaksinasi dengan baik dan benar, sehingga masyarakat tidak kebingungan, dan program vaksinasi berjalan dengan baik dan benar pula.
Baca: Kasus Covid-19 Naik Siginifikan, Rumah Sakit di Medan Hampir Penuh, Ini Pesan Gubsu
Baca: Pariwisata Samosir Dibuka 31 Juli, Harus Melengkapi Rapid Test atau PCR? Ini Jawaban Bupati
Kemudian, perlu disebar lokasi-lokasi pelaksanaan vaksinasi ke beberapa titik, dengan jumlah tenaga medis yang cukup. Lalu, mengatur jadwal kehadiran peserta vaksin, sehingga tidak terjadi kerumunan yang bisa mengakibatkan terjadinya klaster baru.
Selain itu, perlu penyediaan tenaga administrasi yang paham mensinkronkan data yang masuk ke pusat data vaksinasi nasional, sehingga semua masyarakat yang sudah melakukan vaksin, terdata dan memperoleh sertifikat vaksin.
“Profesionalitas pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan key performance index (kpi) sebagai acuan itu sangat penting agar tidak semrawut,” pungkas Rizal.