PCR Berbayar: Ada Istilah Silver, Gold, Platinum Bikin Mafia Kesehatan Untung Besar

Padahal, lanjut Rizal, salah satu protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 berbagai varian ini, yang selalu digaungkan adalah, jaga jarak.

Belum lagi sindrom megalomania atau perasaan ingin tampil lebih yang kerap menjangkiti para pemangku jabatan cenderung berdampak pada pemaksaan kehendak. Sehingga berakibat pada tujuan dari vaksinasi Covid-19 itu sendiri, tidak tercapai.

“Menggebu-gebu melaksanakan vaksin massal ribuan orang, tetapi tidak disesuaikan dengan ketersediaan vaksin itu sendiri. Alhasil, banyak kami temukan masyarakat kebingungan karena telah melakukan vaksin tahap pertama, tetapi saat vaksin kedua sesuai jadwal, vaksinnya tidak tersedia atau habis,” ungkapnya.

‘Klaster Baru’ di Balik Vaksinasi Massal

Karena itu Repdem mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terkhusus para pemangku kebijakan agar melakukan tata kelola program vaksinasi dengan baik dan benar, sehingga masyarakat tidak kebingungan, dan program vaksinasi berjalan dengan baik dan benar pula.

Baca: Kasus Covid-19 Naik Siginifikan, Rumah Sakit di Medan Hampir Penuh, Ini Pesan Gubsu

Baca: Pariwisata Samosir Dibuka 31 Juli, Harus Melengkapi Rapid Test atau PCR? Ini Jawaban Bupati

Kemudian, perlu disebar lokasi-lokasi pelaksanaan vaksinasi ke beberapa titik, dengan jumlah tenaga medis yang cukup. Lalu, mengatur jadwal kehadiran peserta vaksin, sehingga tidak terjadi kerumunan yang bisa mengakibatkan terjadinya klaster baru.

Bersambung ke halaman 5..