2019, Bukan Hanya Honorer, Pegawai Desa Juga Wajib BPJS di Karo
- BENTENGTIMES.com - Jumat, 21 Des 2018 - 00:29 WIB
- dibaca 216 kali
Disampaikan, pengguna anggaran di lingkungan SKPD agar mendaftarkan seluruh tenaga kerja non PNS, baik pekerja tidak tetap (PTT) maupun tenaga harian lepas (THL), termasuk pekerja borongan, pekerja waktu tertentu, perangkat desa ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, minimal jaminan kecelakan kerja dan jaminan kematian.
Dalam hal melaksanakan proyek pembangunan juga agar mewajibkan para penyedia jasa, kontraktor/pemborong dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, termasuk proyek yang didanai APBDes (ADD).
Usai memberikan sambutan, Cory lanjut melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan Karo dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karo tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Inti nota kesepahaman adalah untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga ke desa-desa,” ungkap Sanco Simanullang, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karo.
Baca: Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Dairi, Lima Orang Hilang
Baca: 2018, Pemerintah Desa Semangat Bangun Jalan Rabat Beton 1.906 Meter
Di akhir acara, Rapat Kerjasama Operasional dirangkai penyerahan santunan kematian almarhumah Dra Emrina Lubis, yang diterima ahli waris Pihri Hasibuan, Guru Yayasan Al Jamiatul Wasliyah dan dilanjutkan dengan sosialisasi program program BPJS Ketenagakerjaan, diskusi, dan penandatangana rumusan rapat.
Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Karo Abel Tarwai Tarigan, puluhan Camat dan ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Karo.