MALAYSIA, BENTENGTIMES.com – Tiga negara saat ini terancam bangkrut karena krisis moneter, yakni Turki, Venezuela dan Malaysia.
Seperti dilansir Reuters, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng menjelaskan bahwa total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun ringgit (sekitar Rp3.500 triliun) pada 31 Desember 2017.
Kabarnya, utang tersebut berhilir pada kasus mega korupsi mantan Perdana Menterinya (PM) Najib Razak beserta istri. Nasib perekonomian Negeri Jiran pun di ujung tanduk.
Warga Malaysia membuat gerakan aksi melunasi utang dengan cara iuran atau patungan. Ini dilakukan melalui sebuah situs crowdfunding.
Aksi tersebut dilakukan setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyerukan pemotongan gaji para menteri sebesar 10% untuk mengurangi utang yang mencapai 1 triliun ringgit. Langkah ini diikuti pula anggota parlemen pada sejumlah negara bagian di Malaysia.
Bicara utang, milik Indonesia sebenarnya tak kalah banyak, bahkan jauh lebih besar. Berdasar laporan Bank Indonesia, pada akhir April 2018 jumlah utang luar negeri (ULN) berada di angka 356,9 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp5.000 triliun.
Uniknya, Malaysia terancam bangkrut sementara Indonesia tidak. Penjelasannya ada pada rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Utang Malaysia memang hanya Rp3.500 triliun. Tapi rasionya terhadap PDB lebih dari 60 persen.
Sebaliknya Indonesia. Meski berutang hingga Rp5.000 triliun, rasio jumlah utangnya hanya 29 persen dari PDB.
Dengan rasio utang yang lebih dari 60 persen PDB, hampir dipastikan Malaysia akan kesulitan dalam membayar cicilan utang tiap tahunnya. Hal ini tentu saja akan membawa efek berantai di kondisi moneter Malaysia.
Kasus menggunungnya utang Malaysia ini cukup mengejutkan. Tahun-tahun sebelumnya Malaysia jarang sekalai punya utang lebih dari 300 miliar ringgit.
Dikabarkan, utang yang mencapai 1 triliun ringgit itu terkait dengan dugaan kasus korupsi 1MDB (1 Malaysia Development Berhad).
1MDB semacam BUMN yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk menghimpun dana pembiayaan proyek infrastruktur Malaysia.